Ia menyebut bagian terpenting dalam upaya mendongkrak PAD yaitu pada pelayanan terhadap wajib pajak. “Kunci itu di pelayanan karena banyak orang mengeluhkan bayar pajak kendaraan bermotor di Samsat karena harus mengantre. Saat ini sudah bisa dibayar melalui via ATM, PT Pos, Samsat Desa dan Perbankan,” kata Ismi.
Adapun beberapa perbankan yang sudah bekerjasama dalam melayani pajak yaitu BRI dan Bankaltimtara. “Sektornya berasal dari pajak kendaraan serta bahan bakar minyak. Sedangkan bagi perusahaan juga mendukung karena biasanya kendaraan berat juga memerlukan bahan bakar minyak. Tidak heran jika pajak dari bahan bakar minyak dapat menaikkan pencapaian PAD,” tuturnya.
Ismi menambahkan, peningkatan PAD juga berkat Peraturan Gubernur (Pergub) 17/ 2017 mengenai biaya pengampunan atas sanksi pokok dan administrasi berupa denda dan bunga terhadap pemberian pembebasan pokok, sanksi administrasi berupa denda dan bunga bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua serta pemberian pembebasan pokok, sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Kaltim.
“Banyak faktor yang bisa mendongkrak PAD Kaltim. Memang dari tahun lalu kenaikannya sangat signifikan meskipun DBH (Dana Bagi Hasil) Kaltim tidak bisa sepenuhnya mendukung karena pada triwulan keempat kita hanya membayar dana lebih salur sehingga anggarannya tidak diturunkan dari pusat,” pungkas Ismi. (ms)
Ia menyebut bagian terpenting dalam upaya mendongkrak PAD yaitu pada pelayanan terhadap wajib pajak. “Kunci itu di pelayanan karena banyak orang mengeluhkan bayar pajak kendaraan bermotor di Samsat karena harus mengantre. Saat ini sudah bisa dibayar melalui via ATM, PT Pos, Samsat Desa dan Perbankan,” kata Ismi.
Adapun beberapa perbankan yang sudah bekerjasama dalam melayani pajak yaitu BRI dan Bankaltimtara. “Sektornya berasal dari pajak kendaraan serta bahan bakar minyak. Sedangkan bagi perusahaan juga mendukung karena biasanya kendaraan berat juga memerlukan bahan bakar minyak. Tidak heran jika pajak dari bahan bakar minyak dapat menaikkan pencapaian PAD,” tuturnya.
Ismi menambahkan, peningkatan PAD juga berkat Peraturan Gubernur (Pergub) 17/ 2017 mengenai biaya pengampunan atas sanksi pokok dan administrasi berupa denda dan bunga terhadap pemberian pembebasan pokok, sanksi administrasi berupa denda dan bunga bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua serta pemberian pembebasan pokok, sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Kaltim.
“Banyak faktor yang bisa mendongkrak PAD Kaltim. Memang dari tahun lalu kenaikannya sangat signifikan meskipun DBH (Dana Bagi Hasil) Kaltim tidak bisa sepenuhnya mendukung karena pada triwulan keempat kita hanya membayar dana lebih salur sehingga anggarannya tidak diturunkan dari pusat,” pungkas Ismi. (ms)