Namun demikian, menurutnya, rencana tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif. Termasuk mengenai formasi yang akan dibuka. Meski yang menentukan nanti dari pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Pemkab Bulungan tetap harus memperhitungkan yang akan diusulkan.
“Kita sudah warning kepada pemerintah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bahkan melalui usulan kantor BKD dan Diklat juga. Soal rencana penerimaan CPNS 2018 nanti,” ungkapnya.
Syarwani mengatakan, tak sekedar melakukan penerimaan, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan kosenkuensi yang harus diterima, setelah menerima CPNS baru nanti.
“Setelah mereka (CPNS) lulus, otomatis ini akan menambah belanja pegawai. Memang kalau sisi dari gaji pokok, itu dari pusat yang memperhitungkan, karena mungkin itu dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU). Tapi kalau dari sisi kebijakan daerah, itu kan menjadi beban APBD,” ungkapnya kepada Koran Kaltara.
Dikatakan, sebelum melakukan penerimaan harus disertai dengan data yang konkrit dan valid terhadap kebutuhan pegawai di Kabupaten Bulungan. Perlu dihitung berapa jumlah real pegawai yang pensiun dan yang diperlukan.
“Utamakan formasi apa saja yang memang benar-benar menjadi kebutuhan atau belum ada di Pemkab Bulungan. Jika memang dibutuhkan tidak jadi masalah. Seperti contoh di Pemprov Kaltara. Di sana memang butuh, karena pegawainya masih kurang,” kata dia.
“Tapi kalau untuk kondisi Bulungan, kan ada sisi kontradiktif. Apalagi dengan penurunan sisi pendapatan dalam APBD. Jangan sampai, dengan penambahan pegawai, akan menambah beban bagi pemerintah daerah,” tandasnya.
Bahkan dengan rencana melakukan penambahan pegawai, Syarwani mempertanyakan apakah seluruh pegawai di Bulungan ini belum cukup untuk melaksanakan roda pemerintahan yang ada. Hal ini juga perlu dikaji oleh Pemkab Bulungan, melalui SKPD terkaitnya.,
“Sekalipun ruang dan peluang itu dibuka oleh Kementrian PANRB. Perlu saya tekankan, bukan berarti saya tidak setujua dengan penambahan pegawai. Namun yang saya inginkan adalah penghitungan yang rinci dan jelas tentang kebutuhan pegawai kita, apakah memang memerlukan penambahan,” tegas Syarwani.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan, jika memang akan ada penambahan pegawai atau penerimaan CPNS, diharapkan ada kebijakan kuota untuk masyarakat daerah, khususnya dari Bulungan sendiri. “Jangan sampai nanti mereka (putra-putri daerah) ikut ada kesempatan tes, tetapi tidak punya peluang untuk bisa mengisi formasi itu. Soal ini juga sudah saya bicarakan dengan Sekretaris Daerah. Mungkin akan lebih baik berikan dengan sistem kontrak karana itu kebijakan lokal,” pungkasnya. (ike815)
