Ia menyebut, dalam kebijakan yang ada, pemerintah telah memberi kesempatan bagi pelaku usaha galian C untuk mengurus perizinan hingga Desember 2026. Namun, di lapangan masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan administratif.
“Kalau sudah diberi waktu sampai Desember 2026, maka pemerintah juga harus membantu prosesnya. Jangan hanya memberi kesempatan, tapi masyarakat tetap kesulitan,” ujar Muhammad Nasir, Rabu pekan ini.
Ia menegaskan, pendampingan menjadi hal penting agar pelaku usaha tidak terhambat dalam memenuhi kewajiban perizinan dan aturan yang berlaku.
Selain itu, Nasir menilai aktivitas galian C harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang. Ia berharap ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan wilayah.
Ia menyebut, dalam kebijakan yang ada, pemerintah telah memberi kesempatan bagi pelaku usaha galian C untuk mengurus perizinan hingga Desember 2026. Namun, di lapangan masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan administratif.
“Kalau sudah diberi waktu sampai Desember 2026, maka pemerintah juga harus membantu prosesnya. Jangan hanya memberi kesempatan, tapi masyarakat tetap kesulitan,” ujar Muhammad Nasir, Rabu pekan ini.
Ia menegaskan, pendampingan menjadi hal penting agar pelaku usaha tidak terhambat dalam memenuhi kewajiban perizinan dan aturan yang berlaku.
Selain itu, Nasir menilai aktivitas galian C harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang. Ia berharap ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan wilayah.