Menurutnya, antrean panjang BBM subsidi diduga kuat dipicu praktik pengetapan dan penyalahgunaan barcode. Kondisi ini sudah terjadi di sejumlah daerah.
“Ini harus jadi perhatian serius. Pengawasan tidak boleh longgar,” tegas Muddain.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM merupakan tanggung jawab bersama. Namun, Pemerintah Provinsi harus menjadi koordinator utama.
Muddain juga mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengawasan BBM. Tim ini dinilai penting untuk melibatkan lintas instansi.
Selain itu, ia meminta adanya Surat Edaran Gubernur. Surat tersebut sebagai dasar penguatan pengawasan di seluruh kabupaten dan kota.
“Kalau tidak ada langkah tegas, masalah ini akan terus berulang di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, antrean panjang BBM subsidi diduga kuat dipicu praktik pengetapan dan penyalahgunaan barcode. Kondisi ini sudah terjadi di sejumlah daerah.
“Ini harus jadi perhatian serius. Pengawasan tidak boleh longgar,” tegas Muddain.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM merupakan tanggung jawab bersama. Namun, Pemerintah Provinsi harus menjadi koordinator utama.
Muddain juga mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengawasan BBM. Tim ini dinilai penting untuk melibatkan lintas instansi.
Selain itu, ia meminta adanya Surat Edaran Gubernur. Surat tersebut sebagai dasar penguatan pengawasan di seluruh kabupaten dan kota.
“Kalau tidak ada langkah tegas, masalah ini akan terus berulang di lapangan,” ujarnya.