Menurut Listiani, berbagai persoalan kesehatan masyarakat seperti HIV/AIDS, kesehatan reproduksi remaja, hingga stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar penanganannya dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh masyarakat secara langsung.
Karena itu, ia menilai pembentukan PKBI di Kaltara harus diikuti dengan dukungan nyata, baik dari sisi koordinasi program maupun fasilitasi kelembagaan.
“Kehadiran PKBI di Kaltara perlu didukung secara serius agar program-program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat bisa berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan,” kata Listiani.
Dalam audiensi tersebut, DPRD menerima paparan terkait tingginya angka kasus HIV di Kalimantan Utara yang disebut hampir mencapai tiga kali lipat dari target nasional.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan penting perlunya penguatan edukasi dan pendampingan masyarakat melalui organisasi yang memiliki fokus pada isu kesehatan reproduksi dan kependudukan.
Listiani menegaskan DPRD Kaltara akan mendorong pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi terkait dukungan terhadap PKBI, termasuk kebutuhan fasilitas penunjang dan sinergi program lintas OPD.
“Kami ingin ada sinergi yang jelas antara pemerintah daerah dan PKBI agar program yang dijalankan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai pelibatan perempuan dan generasi muda dalam kepengurusan PKBI menjadi langkah penting untuk memperluas edukasi kesehatan di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok usia remaja yang rentan terhadap persoalan kesehatan reproduksi.
Audiensi tersebut turut dihadiri pengurus PKBI Nasional serta jajaran Komisi IV DPRD Kaltara. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama OPD terkait dalam rangka penguatan program kesehatan masyarakat di Kaltara.
Editor: Erwin
