Pansus RTRW Kaltara Dorong Public Hearing, Aspirasi Masyarakat Harus Diakomodasi

Menurutnya, tanpa pelibatan publik yang optimal, kebijakan RTRW berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat.

“Public hearing penting dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan tidak dirugikan oleh penetapan tata ruang,” ujarnya.

Isu ini menjadi semakin penting seiring munculnya persoalan di kawasan Tanah Kuning–Mangkupadi, termasuk keberadaan KPR milik PT KIPI yang masuk ke area permukiman seluas 112,33 hektare. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait keberlanjutan ruang hidup mereka.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kalimantan Utara, Lemansyah, menjelaskan bahwa dalam rancangan RTRW, kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai area permukiman, meskipun terdapat irisan dengan kawasan industri.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi berbagai masukan yang berkembang, meski kewenangan penetapan kawasan industri berada di pemerintah pusat.

“Ini kewenangan pusat, namun kami tetap wajib mengakomodir usulan dari Bupati, DPRD, dan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Editor: Erwin

Pansus RTRW Kaltara Dorong Public Hearing, Aspirasi Masyarakat Harus Diakomodasi

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini