Menurutnya, tanpa pelibatan publik yang optimal, kebijakan RTRW berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat.
“Public hearing penting dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan tidak dirugikan oleh penetapan tata ruang,” ujarnya.
Isu ini menjadi semakin penting seiring munculnya persoalan di kawasan Tanah Kuning–Mangkupadi, termasuk keberadaan KPR milik PT KIPI yang masuk ke area permukiman seluas 112,33 hektare. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait keberlanjutan ruang hidup mereka.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kalimantan Utara, Lemansyah, menjelaskan bahwa dalam rancangan RTRW, kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai area permukiman, meskipun terdapat irisan dengan kawasan industri.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi berbagai masukan yang berkembang, meski kewenangan penetapan kawasan industri berada di pemerintah pusat.
“Ini kewenangan pusat, namun kami tetap wajib mengakomodir usulan dari Bupati, DPRD, dan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Editor: Erwin
Menurutnya, tanpa pelibatan publik yang optimal, kebijakan RTRW berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat.
“Public hearing penting dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan tidak dirugikan oleh penetapan tata ruang,” ujarnya.
Isu ini menjadi semakin penting seiring munculnya persoalan di kawasan Tanah Kuning–Mangkupadi, termasuk keberadaan KPR milik PT KIPI yang masuk ke area permukiman seluas 112,33 hektare. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait keberlanjutan ruang hidup mereka.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kalimantan Utara, Lemansyah, menjelaskan bahwa dalam rancangan RTRW, kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai area permukiman, meskipun terdapat irisan dengan kawasan industri.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi berbagai masukan yang berkembang, meski kewenangan penetapan kawasan industri berada di pemerintah pusat.
“Ini kewenangan pusat, namun kami tetap wajib mengakomodir usulan dari Bupati, DPRD, dan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Editor: Erwin