PHI di Kaltara Masih Tertahan, DPRD Akui Kendala Ketersediaan Hakim

“Secara kebutuhan, PHI ini sangat penting agar penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa lebih cepat dan tidak harus ke luar daerah,” ujarnya pada pekan ini.

Namun dalam prosesnya, kata dia, sejumlah persyaratan teknis masih menjadi penghambat, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia di bidang peradilan.

“Kendala utamanya ada pada ketersediaan hakim yang memenuhi ketentuan, ini yang masih terus kami komunikasikan dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD Kaltara memastikan upaya tersebut tidak berhenti. Ia menegaskan bahwa pembentukan PHI tetap menjadi bagian dari agenda prioritas dalam memperkuat sistem ketenagakerjaan di daerah.

“Kami tetap mendorong agar ini bisa terealisasi, karena dampaknya akan sangat besar bagi perlindungan pekerja maupun kepastian hukum bagi dunia usaha,” tegasnya.

Editor: Erwin

PHI di Kaltara Masih Tertahan, DPRD Akui Kendala Ketersediaan Hakim

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini