Menurut Syamsuddin Arfah, perda tersebut merupakan langkah konkret DPRD setelah melalui proses pembahasan panjang bersama berbagai pihak, termasuk koordinasi hingga tingkat kementerian.
Ia menjelaskan, salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah dorongan kepada perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Utara untuk mengakomodir minimal 80 persen tenaga kerja lokal.
“Kebijakan ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat investasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin investasi yang masuk tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga memberikan ruang yang besar bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dan berkembang,” tambahnya.
Editor: Erwin
Menurut Syamsuddin Arfah, perda tersebut merupakan langkah konkret DPRD setelah melalui proses pembahasan panjang bersama berbagai pihak, termasuk koordinasi hingga tingkat kementerian.
Ia menjelaskan, salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah dorongan kepada perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Utara untuk mengakomodir minimal 80 persen tenaga kerja lokal.
“Kebijakan ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat investasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin investasi yang masuk tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga memberikan ruang yang besar bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dan berkembang,” tambahnya.
Editor: Erwin