DPRD Kaltara Tegaskan Kewajiban Pembayaran DBH ke Daerah

Dalam forum tersebut terungkap bahwa tunggakan dan kurang salur DBH dalam beberapa tahun terakhir masih cukup besar dan belum terselesaikan.

Kondisi ini dinilai berdampak terhadap kemampuan fiskal kabupaten/kota dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Muddain menegaskan, kewajiban penyaluran DBH tidak boleh bergantung pada realisasi dana transfer dari pemerintah pusat.

“Ini kewajiban provinsi yang harus direalisasikan kepada kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan undang-undang,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai tanggung jawab fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, komitmen pembayaran DBH harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Jangan sampai kewajiban ini ditunda dengan alasan menunggu transfer pusat, karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab provinsi,” tegasnya.

Editor: Erwin

Berita Terkait