1 menit baca1 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota, merupakan kewajiban pemerintah provinsi yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat gabungan komisi DPRD Kaltara yang membahas kekurangan penyaluran DBH. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, serta dihadiri sejumlah anggota dewan dan perwakilan perangkat daerah terkait.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa tunggakan dan kurang salur DBH dalam beberapa tahun terakhir masih cukup besar dan belum terselesaikan.
Kondisi ini dinilai berdampak terhadap kemampuan fiskal kabupaten/kota dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Muddain menegaskan, kewajiban penyaluran DBH tidak boleh bergantung pada realisasi dana transfer dari pemerintah pusat.
“Ini kewajiban provinsi yang harus direalisasikan kepada kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan undang-undang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai tanggung jawab fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, komitmen pembayaran DBH harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Jangan sampai kewajiban ini ditunda dengan alasan menunggu transfer pusat, karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab provinsi,” tegasnya.
Editor: Erwin
Dalam forum tersebut terungkap bahwa tunggakan dan kurang salur DBH dalam beberapa tahun terakhir masih cukup besar dan belum terselesaikan.
Kondisi ini dinilai berdampak terhadap kemampuan fiskal kabupaten/kota dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Muddain menegaskan, kewajiban penyaluran DBH tidak boleh bergantung pada realisasi dana transfer dari pemerintah pusat.
“Ini kewajiban provinsi yang harus direalisasikan kepada kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan undang-undang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai tanggung jawab fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, komitmen pembayaran DBH harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Jangan sampai kewajiban ini ditunda dengan alasan menunggu transfer pusat, karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab provinsi,” tegasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
