“Ini bukan persoalan yang mudah, karena menyangkut banyak kepentingan. Kami harus memastikan semua selaras, terutama di internal pemerintah daerah, sebelum dibawa ke tingkat pusat,” ungkap Muddain dalam rapat Pansus bersama OPD terkait, pekan ini.
Ia menjelaskan, dinamika di lapangan seperti persoalan batas wilayah, kepentingan masyarakat, hingga investasi menjadi faktor yang harus dipertimbangkan secara matang dalam penyusunan dokumen tersebut.
Karena itu, Muddain mendorong pemerintah provinsi untuk segera menuntaskan seluruh persyaratan yang masih menjadi kendala, agar proses pembahasan RTRWP dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya. “Kami ingin RTRWP ini segera difinalisasi agar bisa menjadi dasar kepastian tata ruang di Kalimantan Utara,” tegasnya.
“Ini bukan persoalan yang mudah, karena menyangkut banyak kepentingan. Kami harus memastikan semua selaras, terutama di internal pemerintah daerah, sebelum dibawa ke tingkat pusat,” ungkap Muddain dalam rapat Pansus bersama OPD terkait, pekan ini.
Ia menjelaskan, dinamika di lapangan seperti persoalan batas wilayah, kepentingan masyarakat, hingga investasi menjadi faktor yang harus dipertimbangkan secara matang dalam penyusunan dokumen tersebut.
Karena itu, Muddain mendorong pemerintah provinsi untuk segera menuntaskan seluruh persyaratan yang masih menjadi kendala, agar proses pembahasan RTRWP dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya. “Kami ingin RTRWP ini segera difinalisasi agar bisa menjadi dasar kepastian tata ruang di Kalimantan Utara,” tegasnya.