Banyak Keluhan, DPRD Gelar Hearing

TANA TIDUNG – Banyaknya keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Akhmad Berahim yang ada di Jalan Perintis, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, lantaran ruangan rawat inap yang minim fasilitas mulai dari pendingin ruangan (AC) yang tidak ada dan hanya diganti dengan kipas angin.

Serta adanya Dinas Pertanian yang berdinas di rumah sakit, membuat pasien tidak nyaman ditambah dengan keluhan-keluhan lainnya, sehingga membuat layanan kesehatan rumah sakit satu-satunya di Kabupaten Tana Tidung (KTT) tersebut kurang memadai.

Terkait layanan kesehatan yang tidak memuaskan tersebut, Senin (9/10) kemarin DPRD KTT menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan pihak rumah sakit, yang dihadiri oleh dr Niken beserta staf rumah sakit, sementara Anggota DPRD yang hadir dipimpin oleh Ketua Komisi III, Heri Rizal bersama Nurdin Hasni, Jamhor, Sitor Limbong, Sri Jahasaniah, Yandi, Salim Arifin dan Hamjah M.

Menurut Anggota DPRD, Jamhor, bahwa berbagai fasilitas yang ada dirumah sakit tidak dapat difungsikan dengan baik, pihak rumah sakit sendiri sudah beberapa kali mengusulkan ke Dinkes akan tetapi tidak diakomodir mulai dari tidak tersedianya air atau tidak berfungsinya aliran air di wastafel maupun WC.

“Sudah banyak fasilitas RSUD Akhmad Berahim yang tidak layak dan tidak berfungsi akan tetapi usulan-usulan dari pihak rumah sakit sama sekali tidak diakomodir oleh pihak Dinkes,” jelasnya.

Minimnya fasilitas dari rumah sakit bukan tersebut karena kelalaian dari pihak rumah sakit sendiri, akan tetapi dari pihak Dinkes yang dipertanyakan mengapa tidak dapat mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit.

“Keluhan masyarakat sudah lama kita dengar,” ujarnya.

Ia menilai layanan kesehatan dari rumah sakit tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat sekitar atau di Kecamatan Sesayap saja namun juga kecamatan lainnya semua dipusatkan di rumah sakit apalagi target dari pemerintah sendiri agar layanan kesehatan sebisa mungkin meminimalisir rujukan berobat keluar daerah, dengan keadaan ini tentunya target dari pemerintah melalui dinkes ini akan sulit terwujud.

“Untuk menindaklanjuti keadaan tersebut dalam waktu dekat akan dijadwalkan kembali hearing dengan pihak Dinkes yang dipertanyakan mengapa tidak dapat mengcover apa yang dibutuhkan pihak RSUD untuk memberikan layanan kesehatan kepada pasien ditambah lagi mengapa saat pengusulan anggaran kesehatan dari pihak pengelola RSUD juga tidak dilibatkan sementara rumah sakit berkaitan erat dengan layanan kesehatan dan dinkes tentunya,” ujarnya. (ifa)