“Penetapan HET ini tetap juga harus memperhatikan di sisi produsen. Jadi harga di tingkat pertani dan pedagang juga wajar. Itu tujuan utama pemerintah menetapkan HET untuk harga keburuhan pokok. Seperti beras, gula, minyak goreng dan tepung,” ungkap Febrina, kepada wartawan media ini, saat ditemui disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pangan Bulungan 2017 di Kantor Bupati, Kamis (5/10).
Diungkapkan, beberapa waktu lalu pada saat penetapan HET tersebut sudah dihadiri oleh semua elemen, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, termasuk Dewan Pangan. Semua sudah sepakat dengan HET yang ditetapkan. “Dalam HET yang telah ditetapkan, harga sudah ditentukan dan disesuaikan dengan wilayahnya. Artinya harga di Kalimantan dengan di Sumatera, maupun di Jawa jelas berbeda,” jelasnya.
Terkait dengan sanksi bagi pedagang maupun agen yang menjaul di atas HET, kata dia, juga sudah disesuaikan per wilayah. “Kalau sudah ada keluhan melalui dinas terkait, kepala daerah mungkin bisa langsung diteruskan ke pusat,” tegas dia.
Dirinya mencontohkan, misalnya harga beras yang ditetapkan per Kilogram seharga Rp 9.000 dari pusat. Sebenaranya itu juga sudah melalui kajian dan sudah layak ditetapkan di wilayah. Dan seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pedagang menjual dengan harga di atas HET.
“Sudah dihitung juga dengan biaya distribusi ke wilayah-wilayah. Misalkan di Kalimantan ini berapa. Bagi pedagang yang tidak menerapkan HET, itu ada sanksinya. Dan itu jelas untuk mencabut izin usaha. Ini Sesauai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 57 Tahun 2017,” tegasnya. (Ike815)
“Penetapan HET ini tetap juga harus memperhatikan di sisi produsen. Jadi harga di tingkat pertani dan pedagang juga wajar. Itu tujuan utama pemerintah menetapkan HET untuk harga keburuhan pokok. Seperti beras, gula, minyak goreng dan tepung,” ungkap Febrina, kepada wartawan media ini, saat ditemui disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pangan Bulungan 2017 di Kantor Bupati, Kamis (5/10).
Diungkapkan, beberapa waktu lalu pada saat penetapan HET tersebut sudah dihadiri oleh semua elemen, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, termasuk Dewan Pangan. Semua sudah sepakat dengan HET yang ditetapkan. “Dalam HET yang telah ditetapkan, harga sudah ditentukan dan disesuaikan dengan wilayahnya. Artinya harga di Kalimantan dengan di Sumatera, maupun di Jawa jelas berbeda,” jelasnya.
Terkait dengan sanksi bagi pedagang maupun agen yang menjaul di atas HET, kata dia, juga sudah disesuaikan per wilayah. “Kalau sudah ada keluhan melalui dinas terkait, kepala daerah mungkin bisa langsung diteruskan ke pusat,” tegas dia.
Dirinya mencontohkan, misalnya harga beras yang ditetapkan per Kilogram seharga Rp 9.000 dari pusat. Sebenaranya itu juga sudah melalui kajian dan sudah layak ditetapkan di wilayah. Dan seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pedagang menjual dengan harga di atas HET.
“Sudah dihitung juga dengan biaya distribusi ke wilayah-wilayah. Misalkan di Kalimantan ini berapa. Bagi pedagang yang tidak menerapkan HET, itu ada sanksinya. Dan itu jelas untuk mencabut izin usaha. Ini Sesauai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 57 Tahun 2017,” tegasnya. (Ike815)
