Terkendala Anggaran, Bangunan Satpol PP dan BPU Mandeg

TANJUNG SELOR – Beberapa proyek pembangunan fisik Bulungan yang sebelumnya dilakukan tidak bisa dilanjutkan karena terkandala anggaran. Dari sejumlah proyek yang mandeg itu, bahkan ada yang terkesan mangkrak.

Seperti diketahui, beberapa kegiatan yang sudah dimulai pembangunannya sejak tahun lalu, saat ini mandeg dan belum bisa dilanjutkan tahun ini. Seperti di antaranya, penyelesaian banguan kantor Satpol PP Bulungan di Jl Kolonel Soetadji, Bangunan BPU (Balai Pertemuan Umum) Kecamatan di Jl Jelarai Raya Tanjung Selor. Termasuk juga beberapa proyek pembangunan jembatan dan jalan. 

Bangunan kantor Satpol PP salah satunya. Bangunan di Jalan Kolonel Soetadji ini, meski berada di tengah kota dan sudah hampir separuh progres pembangunannya, Pemkab Bulungan masih belum bisa menyempurnakan secara utuh. Karena keterbatasan anggaran. 

Bahkan sempat akan diusulkan di APBD Perubahan 2017, kelanjutan pembangunan gedung dua lantai di atas lahan seluas 1.350 meter persegi itu, belum juga mampu terakomodir. 

“Itu masih belum bisa kita lanjutkan. Meski ada anggaran yang dialokasikan melalui APBD Perubahan untuk kelanjutan pembangunannya. Tetapi jumlahnya kecil dan hanya cukup untuk menutup sejumlah besi di tiang bangunan yang masih terbuka,” ujar Bupati Bulungan, H Sudjati. 

Meski demikian, dikatakannya, progres dan penyempurnaan bangun Satpol PP, dimungkinkan bisa diakomodir pada 2018 mendatang. Walaupun demikian, kembali pihaknya harus menyesuaikan kemampuan keuangan pemerintah daerah nantinya. “Semoga 2018 bisa terakomodir, sebenarnya pengerjaan fisik itu tidak banyak lagi,” katanya. 

Ditambahkan Kepala Dinas Pekerkjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bulungan Adriani, untuk kegiatan menutup besi pada bangunan Satpol PP itu melalui APBDP hanya sekitar Rp165 juta saja. 

Ada beberapa pembangunan yang masuk dalam skala prioritas. Termasuk salah satunya pembangunan itu. Namun demikian lagi-lagi karena keterbatasan anggaran, maka kelanjutan pembangunan dimungkinkan baru bisa dilakukan di tahun berikutnya. 

“Kita upayakan terakomodir di 2018, karena kita juga harus menyeseuaikan kemampuan keuangan daerah. Meskipun memang bangunan itu masuk dalam skala prioritas untuk dituntaskan. Akan tetapi pertimbangan pembiayaan juga diperlukan,” kata Adriani. 

Dia menambahkan, alokasi melalui APBD Perubahan 207 diketahui hanya cukup untuk menutut besi pada bangunan agar tidak terkesan kumuh. Apalagi keberadaan bangunan tepat ditengah kota dan pusat pemerintahan saat ini. 

Sementara itu, untuk proyek pembangunan lainnya, dikatakan juga belum bisa terakomodir pada APBD 2017 ini. Karena keterbatasan anggaran. Dimungkinkan juga baru akan diusulkan melalui APBD tahun depan. Itu pun melihat kemampuan APBD nanti. (an)