Secara teknis draf revisi Perda dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bulungan. Namun demikian, hingga kini diakui oleh Kepala Dinas PUPR Bulungan, Adriani, belum ada pembahasan lebih lanjut soal rencana revisi Perda tersebut.
“Revisi GSB itu masih kita pelajari. Sebab untuk itu memang tidak bisa kita lakukan tanpa ada ahlinya. Masih banyak kendala untuk merealisasikan perubahan itu,” ujar Adriani saat dikonfirmasi Koran Kaltara belum lama ini.
Dikatakannya, beberapa kendala tersebut, di antaranya menyesuaikan kembali GSB yang sudah ada dengan yang akan ditetapkan nantinya. Sehingga untuk itu perlu pembahasan bersama, sekaligus kajian teknisnya. “Saat ini kami masih mempersiapkan itu,” tandasnya.
Adriani mengakui, aturan GSB ini juga berdampak pada banyak hal. Terutama dalam hal pembangunan yang berkorelasi pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan pada akhirnya berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) untuk Bulungan.
“Kita berharapnya cepat. Tetapi, untuk 2017 ini sepertinya belum bisa kita kejar. Sebab ada banyak hal yang harus dilengkapi tidak bisa instan. Kita harus menyiapkan matang-matang. Sehingga nantinya tidak ada perubahan lagi, terutama item yang menyangkut ukuran GSB nantinya. Mudahan awal 2018 sudah bisa kita mulai proses,” kata Adriani.
Diketahui, ketentuan GSB yang menjadi salah satu dasar penerbitan IMB sebelumnya ada pada Perda Nomor 7 Tahun 2012, tentang GSB, pagar, sungai dan pantai. Begitu juga dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Regulasi ini juga sedikit banyak dapat menghambat adanya pembangunan di Bulungan jika tidak segera direvisi. Di antaranya mengenai batasan tinggi bangunan, kemudian jarak antar GSB dan beberapa lainnya yang perlu diubah. (an)
