Rp 2,6 Miliar Ternyata Masih Kurang

TARAKAN – DPRD Tarakan telah melakukan rapat pembahasan anggaran untuk Panwaslu bersama Banggar serta Panwaslu Tarakan dan Pemkot. Dalam pembahasan itu, anggaran bertahan di angka Rp 2,6 miliar.

Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati menyampaikan, anggaran Rp 2,6 miliar tentu tidak akan cukup dalam program kegiatan yang akan dilakukan oleh Panwaslu Tarakan. Mengingat, untuk anggaran honorarium panwaslu serta pengawas TPS, menelan anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih. 

Sementara Panwaslu dan Bawaslu dituntut bekerja maksimal dalam penyelenggaran pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 2018 mendatang.

Sebelumnya Bawaslu mengajukan anggaran untuk Panwaslu sebesar Rp 6,8 miliar. Dari anggaran itu, pihaknya kembali melakukan revisi ulang hingga mendapat angka Rp 4,3 miliar. Hanya saja, dari angka Rp 4,3 miliar itu, DPRD kembali melakukan pemangkasan sampai dengan angka Rp 2,6 miliar. “Kita akan berkoordinasi dulu dengan Bawaslu RI dengan anggaran itu,” ujarnya.

Secara pribadi serta kelembagaan, kata Siti, pihaknya tidak dapat melarang apabila DPRD hanya menyepakati anggaran Panwaslu Rp 2,6 miliar. Akan tetapi, pihaknya masih menunggu arahan dari Bawaslu RI apakah akan tetap menerima angka itu atau tidak. 

“Karena kalau kami terima, berarti kami menandatangani NPHD. Kalau kami tidak terima kami tidak akan menandatangani NPHD. Karena di dalam NPHD itu sudah tertuang semua anggarannya,” tegasnya.

Menurut Siti, jika DPRD mengetuk palu dengan memutuskan anggaran Panwaslu sebesar Rp 2,6 miliar, apakah pihaknya akan terlibat dalam pesta demokrasi mendatang? Dirinya mengatakan. 

Sementara itu, komisioner Panwaslu Tarakan, Sulaiman mengungkapkan, dari angka Rp 4,3 miliar, honor panwaslu, sampai dengan seluruh staf, kurang lebih Rp 1,9 miliar. Adapun kegiatan yang dilakukan, seperti Bimtek sampai dengan sosialisasi kepada masyarakat. 

“Bimtek itu penting kita lakukan. Bahkan sosialisasi juga harus kita lakukan kepada masyarakat,” ungkap Sulaiman.

Seluruh rangkaian kegiatan dari Anggaran Rp 4,3 miliar itu, paling besar untuk anggaran penggajian. Rangkaian item yang diajukan, ada beberapa yang dipangkas. Diantaranya anggaran untuk konsumsi. Kemudian, uang saku kegiatan sampai dengan kelengkapan peserta kegiatan. 

“Tetapi kami tetap berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi. Nanti seperti apa koordinasi, kita lihat lagi kedepan. Jadi kita tunggu saja dulu,” tutupnya. (mus217)