Dengan kondisi ini, kata Wahid, mau tidak mau pihaknya kembali memberlakukan Surat Keterangan (Suket) kependudukan sementara yang sesuai ketentuan hanya berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan. Tak dipungkirinya hingga saat ini kebutuhan blanko masih sangat banyak. Bukan hanya yang sudah melakukan perekaman data dirinya, tetapi juga yang belum.
“Kemarin juga cukup banyak kita punya blanko. Bahkan kita sempat pinjamkan ke Tarakan sekitar 500 keping termasuk juga ke provinsi. Tapi itu sudah dikembalikan, dan sekarang sudah habis lagi,” kata Wahid lagi.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, pihaknya juga sudah menyampaikan usulan blanko kembali kepada pemerintah pusat melalui provinsi. Sesuai ketentuan saat ini, untuk pengusulan blanko dilakukan melalui provinsi. Diakui Wahid, baik secara lisan maupun surat resmi kebutuhan blanko sudah disampaikan kepada provinsi.
“Masih ada ribuan bahkan 10 ribu lebih yang masih perlu dicetak KTPnya. Baik yang sudah melakukan perekaman maupun yang belum, tapi kondisi kita sekarang (blanko habis) sudah saya sampaikan ke provinsi,” katanya.
Meski demikian, dirinya juga masih ragu hingga akhir 2017 mendatang apakah blanko E-KTP bisa terpenuhi atau setidakanya mendapat tambahan dari pusat melalui provinsi.”Saya tak bisa pastikan masih ada tamabahan atau tidak. Tapi kalau ditanya perlu atau tidak pastinya kita masih sangat perlu blanko itu. Ya mudahan pemerintah bisa menyegerakan kebutuhan blanko kita di daerah,” pungkasnya. (an)
Dengan kondisi ini, kata Wahid, mau tidak mau pihaknya kembali memberlakukan Surat Keterangan (Suket) kependudukan sementara yang sesuai ketentuan hanya berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan. Tak dipungkirinya hingga saat ini kebutuhan blanko masih sangat banyak. Bukan hanya yang sudah melakukan perekaman data dirinya, tetapi juga yang belum.
“Kemarin juga cukup banyak kita punya blanko. Bahkan kita sempat pinjamkan ke Tarakan sekitar 500 keping termasuk juga ke provinsi. Tapi itu sudah dikembalikan, dan sekarang sudah habis lagi,” kata Wahid lagi.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, pihaknya juga sudah menyampaikan usulan blanko kembali kepada pemerintah pusat melalui provinsi. Sesuai ketentuan saat ini, untuk pengusulan blanko dilakukan melalui provinsi. Diakui Wahid, baik secara lisan maupun surat resmi kebutuhan blanko sudah disampaikan kepada provinsi.
“Masih ada ribuan bahkan 10 ribu lebih yang masih perlu dicetak KTPnya. Baik yang sudah melakukan perekaman maupun yang belum, tapi kondisi kita sekarang (blanko habis) sudah saya sampaikan ke provinsi,” katanya.
Meski demikian, dirinya juga masih ragu hingga akhir 2017 mendatang apakah blanko E-KTP bisa terpenuhi atau setidakanya mendapat tambahan dari pusat melalui provinsi.”Saya tak bisa pastikan masih ada tamabahan atau tidak. Tapi kalau ditanya perlu atau tidak pastinya kita masih sangat perlu blanko itu. Ya mudahan pemerintah bisa menyegerakan kebutuhan blanko kita di daerah,” pungkasnya. (an)
