Sejatinya ancaman pemberian simbol bendera hitam ini sudah disampaikan gubernur pada pertengahan tahun 2022 lalu.
Kebijakan ini untuk mewanti-wanti kualitas kinerja seluruh OPD dimana fungsi penilaian diserahkan kepada Biro Organisasi Setprov Kaltara.
Zainal mengaku sudah memberikan hasil kinerja perangkat daerah menjelang akhir tahun lalu yang mana OPD dengan peringkat kinerja terendah akan mendapat evaluasi berkala.
“Tiga terbaik dan tiga terjelek sudah diberi simbol bendera. Kami lakukan evaluasi berkala selama tiga bulan kepada OPD yang terjelek, mudah-mudahan bisa berubah,” kata Zainal dilansir dari Korankaltara.com Jumat (27/1/2023) hari ini.
Zainal tidak merincikan daftar nama OPD yang mencatat peringkat terbaik dan terendah karena penyerahan hasil penilaian sudah sekitar tiga bulan silam.
Indikator penilaian meliputi manajemen ASN, manajemen keuangan, pengelolaan aset, pelayanan publik, akuntabilitas, budaya kerja dan lainnya. “Bagi yang nilainya masih rendah kami beri teguran keras untuk memperbaiki,” tegasnya.
Zainal berpesan agar setiap ASN di Pemprov Kaltara harus memiliki mental melayani masyarakat dan memiliki kondisi fisik prima untuk menghadapi tantangan aspek geografis yang ada.
“Paling penting juga profesional, inovasi dan tangguh menghadapi medan, karena wilayah Kaltara beda dengan yang lain,” kata Zainal.
Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltara, Flora melalui Analis SDM Aparatur Khafri Hidayat secara terpisah menjelaskan, penilaian kinerja perangkat daerah merupakan inisiasi dari kepala daerah dan wakilnya
Ada empat tingkat dalam penilaian kinerja perangkat daerah yang direpresentasikan dalam bentuk bendera berwarna masing-masing bendera biru untuk kinerja sangat bagus, bendera cokelat untuk kinerja bagus, bendera abu-abu untuk kinerja cukup dan bendera hitam untuk kinerja kurang.
Tiga OPD dengan peringkat penilaian tertinggi adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. “Mereka mendapat bendera warna biru, kinerja sangat bagus,” ujar Khafri.
Sementara itu, tiga OPD dengan hasil penilaian terendah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMP), Badan Penghubung dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).
Kendati demikian, tiga OPD dengan hasil penilaian terendah masih berada di level kinerja bagus dengan simbol bendera cokelat. “Jadi, sebenarnya tidak ada yang buruk atau bendera hitam cuma kebetulan tiga OPD itu di tiga terbawah,” ungkapnya.
Ia memaparkan, hasil penilaian kinerja perangkat daerah mengalami perbaikan. Ini tercermin dari tidak adanya OPD dengan kinerja ‘cukup’ hingga ‘kurang’.
“Kalau penilaian sebelumnya masih ada yang bendera abu-abu, tapi sekarang sudah tidak ada. Hasil penilaian hanya ‘sangat bagus’ dan ‘bagus’,” tutup Khafri.
Editor: Aspian Nur