Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melakukan aksi protes di depan Kedutaan Besar Jepang, pada Jumat (8/9) terkait dugaan pencemaran Sungai Malinau, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang dilakukan oleh dua perusahaan, yakni PT Mitrabara Adiperdana dan PT Baradinamika Muda.
Ridwan mengatakan, ada empat perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kabupaten Malinau, yaitu PT MBAP, PT Baradinamika Mudasukses (BDMS/anak perusahaan MBAP), PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), dan PT Atha Marth Naha Kramo (AMNK).
Dari hasil verifikasi, lanjut Ridwan, MBAP dan BDMS telah menerapkan sistem pengolahan air tambang yang sesuai dengan baku mutu lingkungan. Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh Direktorat Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara adalah bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti dengan baik oleh MBAP.
Terkait dengan persoalan tergerusnya tanggul penampungan air tambang MBAP pada tanggal 4 Juli 2017 IaIu, Ridwan mengaku pihaknya sudah menangani persoalan tersebut dengan cepat dan baik.
“Kejadian tergerusnya tanggul itu bukan merupakan peristiwa yang disengaja atau kelalaian MBAP. Penanganan diselesaikan pada hari itu juga dan dilakukan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Ridwan menambahkan, Dinas Lingkungan Hidup Malinau menyatakan perusahaannya telah melaksanakan penanganan tergerusnya tanggul dengan baik.
“Selanjutnya, mereka memberikan rekomendasi tambahan untuk mengantisipasi cuacu ekstrim. Rekomendasi ini juga telah ditindaklanjuti oleh MBAP,” kata Ridwan.
Aksi sejumlah pegiat Jatam di depan kantor Kedutaan Besar Jepang merupakan sindirian kepada Pemerintah Jepang yang mensponsori PT Mitrabara Adiperdana dan PT Baradinamika Muda Sukses. Kedua perusahaan itu, menurut para aktivis, telah mencemari sungai Malinau, Malinau, Kalimantan Utara sejak 2010.
Para aktivis mendesak pemerintah Jepang agar mencabut 30 persen saham atas kedua perusahaan itu. (cnn)
