Aksi mereka gelar di simpang jalan GTM Tarakan, membuat jalan tersebut ditutup sejak Pukul 14.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA.
Para demonstran mengancam akan melakukan aksi susulan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi setelah perwakilan dari Pemerintah Kota Tarakan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak ada yang menemui mereka
Ada tiga tuntutan yang disampaikan massa, diantaranya merealisasikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; mendesak pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk stabilitas harga udang Windu di Kaltara; menyetujui surat perjanjian dengan aliansi mahasiswa serta nelayan tambak Kaltara.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Anjaswandi mengatakan, ketidakhadiran pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur dan wali kota, menunjukkan tidak berpihak kepada masyarakatnya.
“Ini bukan aksi yang terakhir karena akan ada gerakan susulan yang lebih besar. Kegiatan ini menjadi bagian aspirasi dari masyarakat yang harus kita perjuangkan,” kata Anjaswandi dilansir dari Korankaltara.com Rabu (19/20/2022) hari ini.
Sementara itu, Koordinator nelayan tambak yang juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltara Muhammad Nor Hasan mengungkapkan sejumlah tuntutannya.
Nelayan berharap adanya harga udang yang stabil sesuai dengan pasaran. Setidaknya sama dengan daerah lain, yang mencapai Rp180 ribu per kilogram ukuran 20.
“Sedangkan harga di Tarakan Rp145 ribu per kilogram. Ada perbedaan sangat signifikan, hampir Rp45 ribu. Ini yang kami minta. Tetapi kalau harga memang turun, kita siap diturunkan. Kalau harga naik, kami minta tolong dinaikkan juga. Pengusaha jangan hanya mengambil keuntungan dari petambak saja,” kata Hasan.
Mereka ingin pemerintah daerah hadir dalam kondisi seperti ini. Intervensi pemerintah bisa melakukan kebijakan untuk stabilitas harga. Misalnya melalui perizinan yang bisa diatur, dengan cara menahan ekspor jika tidak ada penyesuaian harga, dan lain sebagainya.
“Kami minta kehadiran pemerintah, dan kami siap berdialog dengan gubernur. Kapan pun kami siap. Kalau dengan wali kota, kita pernah ada pertemuan hingga 4 kali. Tetapi setelah pertemuan, harga turun. Jadi, kami seperti dipermainkan,” ucapnya.
Kapolres Tarakan, AKBP Taufik Nurmandia mengatakan, dalam mengamankan kegiatan masyarakat yang menyampaikan aspirasi ini, pihaknya menurunkan 235 personel. Polres dibantu unsur Brimob sebanyak 1 kompi, sehingga total mencapai 400 orang petugas keamanan.
Editor: Aspian Nur