Pertemuan tersebut dikemas dalam Lokakarya bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah di Kawasan Selat Makassar Untuk Menopang Ibukota Negara Baru”.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kaltara, Bustan menjelaskan, Kaltara dinilai menjadi daerah vital untuk menunjang kelangsungan IKN.
Terlebih provinsi perbatasan negara ini memiliki posisi strategis di Selat Makassar sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Secara umum, Pemprov Kaltara masih menghendaki agar posisi strategis ini bisa mendukung akselerasi kuantitas kegiatan perdagangan dari/dan ke wilayah Asia Pasifik, termasuk juga sebagai pintu masuk dan keluar barang yang lebih dekat menuju Ibukota Negara di Kaltim. “Kalau kita berbicara jangka panjang, itu hal positif yang harus kita respons,” kata Bustan dilansir dari Korankaltara.com Rabu (10/8/2022) hari ini.
Alur laut internasional tidak lepas dari situasi politik mancanegara bahkan terbuka potensi perang dunia ke-3 ketika berbicara isu global.
Bila itu terjadi, ALKI II akan menjadi alternatif jalur perdagangan internasional dari/dan menuju Indonesia.
“Jadi ketika berbicara isu global, bukan mengharapkan perang dunia ke-3 tapi itu akan terjadi di Laut China Selatan. Maka Selat Makassar menjadi alternatif perdagangan internasional,” papar Bustan.
Secara teknis, Pemprov Kaltara sudah merespons dengan pembangunan pelabuhan internasional di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang terus berprogres. Ini kemudian diperkuat dengan komitmen dan kehadiran langsung Presiden di lokasi pembangunan.
“Dengan segera terealisasinya program tersebut, Kaltara bisa menjadi penopang sektor industri ke Ibukota Negara,” ujar Bustan lagi.
Pemprov Kaltara sendiri disebut sudah melakukan percepatan realisasi pembangunan KIHI sebagai tindak lanjut instruksi Presiden dalam rapat terbatas tanggal 11 Juli 2022 bersama Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. “Permintaan presiden Agustus bulan ini perizinan sudah selesai, jadi kami lakukan percepatan di sana dulu,” paparnya.
Bustan memaparkan jika Kaltara juga akan berperan di sektor energi dan pangan. Semuanya akan direalisasikan terukur sejalan dengan pembangunan IKN.
Ia tidak menampik jika Kaltara butuh waktu cukup panjang merealisasikan peran sebagai daerah penyangga.
Namun semuanya sudah disusun secara terukur dan terintegrasi. Baik di lingkup internal Pemprov Kaltara dan juga pemerintah kabupaten/kota.
Editor: Aspian Nur
