Pandemi Covid-19 sempat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Ini jelas terlihat pada periode Maret 2020 dan September 2020.
“Namun Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dan pemulihan pandemi, tren terus menurun di Maret 2021, September 2021 dan Maret 2022 lalu,” imbuhnya.
Disparitas atau ketimpangan penduduk miskin di kota dan desa relatif tinggi. Persentase kemiskinan di perkotaan berada di angka 5,66 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 8,75 persen.
“Dapat dinyatakan jika persentase penduduk miskin masih banyak di perdesaan,” ucap Slamet.
Kendati persentase kemiskinan di kota lebih rendah, Slamet turut mengungkapkan jika ada kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 2,7 ribu jiwa. Sementara di perdesaan mengalami penurunan dengan jumlah yang relatif sama.
“Kurang lebih antara kenaikan kemiskinan di kota dan penurunan di desa, sama. Namun ada selisih penurunan sekitar 30 jiwa,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, penduduk dikatakan miskin ketika kemampuan pengeluarannya di bawah garis kemiskinan.
Indikator ini merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
Garis kemiskinan di Kaltara terus mengalami peningkatan. Pada Maret 2022 lalu, garis kemiskinan naik dari Rp730 ribu per kapita per bulan, menjadi Rp772 ribu per kapita per bulan. Peningkatan garis kemiskinan dipicu naiknya harga komoditas makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan masyarakat.
“Garis kemiskinan di perkotaan naik dari Rp761 ribu menjadi Rp804 ribu. Sedangkan di perdesaan naik dari Rp684 ribu menjadi Rp719 ribu,” jelasnya.
Pertumbuhan ekonomi di Kaltara sebenarnya bisa menjadi penopang penurunan angka kemiskinan di Kaltara. Namun ia menegaskan ada sejumlah hal yang harus digarisbawahi. Angka kemiskinan yang sudah mencapai 1 digit ini mendekati angka kemiskinan inti sehingga dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut.
“Sebetulnya sudah sejalan, pertumbuhan ekonomi sudah berjalan baik. Namun belum bisa seperti yang diharapkan, dimana ketika ekonomi tumbuh 5 persen, maka persentase penduduk miskin juga bisa turun 5 persen, tidak seperti itu,” papar Slamet.
Persoalan kemiskinan diakui tidak bisa diatasi jika hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Banyak faktor lain yang mempengaruhi khususnya soal indikator penghitungan berdasarkan garis kemiskinan.
“Penduduk miskin dihitung dari garis kemiskinan dengan pendekatan kemampuan pengeluaran masyarakat. Jadi tidak bisa lepas dari harga, sedangkan kalau ngomong harga akan kembali ke inflasi. Dimana pada rilis terakhir sudah sampai tahap yang harus diwaspadai,” jelas Slamet.
Inflasi atau kenaikan harga bahan makanan harus diwaspadai jika tidak ingin kemiskinan terus meroket. Kaltara disebut memiliki tantangan dari banyaknya bahan makanan yang berasal dari luar daerah.
“Seperti cabai rawit, cabai merah, semua konsumsi, daging ayam ras sebagian besar dari luar, bawang merah juga dari luar. Sehingga tingkat inflasinya harus dijaga di posisi ideal. Khususnya di Tanjung Selor yang perlu diwaspadai,” ujar Slamet.
Editor: Aspian Nur
