“Persoalannya sekarang fasilitas kita yang terbatas, sementara output pendidikan sangat tinggi. Yang kedua, banyaknya orang-orang tua yang mau anaknya di sekolah negeri semua, sehingga jadi persoalan menumpuk di satu sekolah,” ujar Yansen dikutip dari Korankaltara.com Rabu (13/7/2022) hari ini.
Karenanya Yansen berharap ada pembahasan lebih lanjut mencari solusi terbaik. Rencananya, akan dilakukan pertemuan antara DPRD dengan pemerintah daerah, menghadirkan semua stakeholder terkait.
Perkembangan yang ada saat ini, sejumlah ruang belajar penuh, sehingga ada beberapa sekolah yang menggunakan ruang ibadah untuk pembelajaran. Belum lagi di daerah perbatasan ditemukan pula ada ruang belajar yang harus meminjam ruangan lainnnya.
“Jadi diskusinya soal ruang belajar. Seharusnya begitu (dialihkan ke swasta) kalau sekolah itu meluber (pendaftarannya). Tidak mungkinlah kami memaksa untuk disitu, akhirnya ada musala yang dipakai. Jadi harus bijaklah. Mungkin nanti ada kerangka kerjanya yang kita coba pikirkan,” jelasnya.
Sesuai kewenangan, satuan pendidikan tingkat SMA sederajat merupakan kewenangan provinsi. Artinya, pemprov terus berupaya untuk bisa meningkatkan fasilitas ruang belajar, meski harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Kalau memang kepentingannya harus dilakukan, maka dilakukan sepanjang kesediaan anggaran ada,” tegasnya.
Upaya lainnya, dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, agar mendapatkan bantuan pendanaan. Pusat mestinya, tidak sekedar merealisasikan program, namun perlu melihat kondisi daerah.
“Mudah-mudahan nanti jalan keluarnya. Apakah di APBD perubahan atau 2023 atau dorong pusat bagaimana caranya. Jadi kalau sebabnya soal biaya, bagaimana caranya dicarikan. Kalau sebabnya kualitas guru, kita akan sebar guru yang bagus, meratakan,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah menyatakan pemerintah perlu merespons aspirasi masyarakat yang prioritas khususnya masalah Pendidikan yang menurutnya perlu untuk mengambil kebijakan agar tidak selalu muncul persoalan.
“Saya minta kepada pemerintah supaya segera dalam APBD perubahan segera menganggarkan pengadaan tanah untuk dibangun 2023 sekolahnya. Kita minta itu, karena tiap tahun siswa kita bertambah, sementara lokal atau RKB (ruang kelas belajar) kita terbatas,” ujar Hamzah.
Editor: Aspian Nur
