Sayangnya, pemerintah bakal menghapus mereka dalam daftar tenaga honorer tahun 2023 mendatang. Terkait hal itu, Pemkab Bulungan masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Jika ketentuan diberlakukan, tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bulungan terancam dirumahkan. Namun Pemkab Bulungan berupaya mencari solusi agar tetap merangkul tenaga honorer.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang masih ditunggu. Pemkab Bulungan berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan penghapusan honorer tersebut.
“Tenaga honorer di Bulungan cukup membantu, jadi kalau bisa kebijakan ini dipertimbangkan dahulu,” harap Syarwani dilansir dari laman Korankaltara.com Jumat (8/4/2022) hari ini.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan Nurdiana menambahkan, untuk penghapusan tenaga honorer sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat.
Secara teknis, BKPSDM Bulungan tidak mengetahui secara pasti skema kebijakan tersebut. “Kami belum tahu penghapusannya seperti apa. Apakah diangkat sebagai PNS (pegawai negeri sipil) atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),” ulasnya.
Dalam perkembangannya, pemerintah tak lagi fokus pada penerimaan PNS, tetapi lebih kepada PPPK. Dengan adanya PPPK, Nurdiana juga belum bisa memastikan apakah pegawai tidak tetap (PTT) atau disebut juga honorer ditiadakan, atau bisa diangkat menjadi PPPK.
“Kami belum mengetahui secara pasti kebijakan tersebut. Bahkan, saat ini tidak ada regulasi turunan ke daerah yang mengatur hal tersebut. Kalaupun PTT itu kita angkat menjadi PPPK, tentunya semua kebijakan itu harus dipertimbangkan lagi dari segi anggaran,” papar Nurdiana.
Tak dipungkiri, saat ini anggaran Pemkab Bulungan masih defisit. Jika ada penambahan melalui PPPK, maka semuanya akan sulit. Meskipun nantinya kebijakan tersebut harus dilaksanakan di daerah, BKPSDM Bulungan akan terus berupaya untuk mempertahankannya.
“Biar bagaimanapun roda pemerintahan harus tetap didukung oleh tenaga honorer,” pungkas Nurdiana.
Editor: Aspian Nur
