Tak heran hal itu terus menjadi perhatian banyak pihak, termasuk DPRD Kaltara. Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah mengatakan, selama ini masih banyak jalur-jalur yang dapat dilalui oleh pelaku yang ingin masuk ke Kaltara.
Pasalnya, tidak semua garis perbatasan selalu terpantau oleh aparat keamanan, terlebih adanya jalur-jalur tikus. “Untuk melakukan pengawasan secara maksimal di perbatasan, diperlukan penambahan personel keamanan,” tegas Andi Hamzah dilansir dari Korankaltara.com Rabu (23/3/2022) hari ini.
Andi juga menyinggung adanya pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan. Hal itu dinilai sangat bermanfaat bagi Kaltara namun tak cukup jika personel keamanan tidak ditambah. “Karena PLBN itu kan melayani pelintas batas baik orang maupun barang,” jelasnya.
Adapun persoalan ilegal yang kerap terjadi adalah masalah keamanan sehingga yang dibutuhkan adalah personel yang lebih banyak. Mengingat wilayah perbatasan yang luas, tak hanya daratan tapi juga di laut.
“Kalau dari wilayahnya, tak sebanding dengan jumlah personel yang lebih sedikit. Jadi kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terkait hal ini,” ujar Andi lagi.
Peran serta semua lapisan masyarakat juga diharapkan terhadap keamanan di wilayah perbatasan. Kalau semua pihak terlibat akan lebih mudah untuk mengantisipasi adanya penyeludupan narkoba atau tindakan ilegal lainnya.
“Tentu kami berharap kerjasama seluruh elemen masyarakat Kaltara untuk memberikan informasi kepada aparat mengenai kemungkinan terjadi penyelundupan narkoba, human traficking bahkan teroris yang masuk di perbatasan,” tutup Andi Hamzah.
Editor: Aspian Nur