1 menit baca952 kali dibaca
MALINAU - Tahun ini, Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke 109 desa di 15 Kecamatan meningkat. Dari Rp77 miliar lebih menjadi Rp97 miliar. Dengan alokasi sejumlah itu, tiap desa mendapatkan Rp700 hingga Rp900 juta. Ditambah bantuan dari Pemerintah Daerah melalui dana Gerdema.
ADD difokuskan untuk membangun infrastruktur desa. Karena itu, Pemerintah Desa mesti transparan mengelola keuangan ADD, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut telah diingatkan Kepala Inspektorat Pramadyo dan Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, H Yudi Triadi saat memberi pengarahan soal dana desa dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Desa (TP4D).
Kajari Yudi Triadi menegaskan, TP4D dapat menjadi “juru selamat” bagi Pemerintah Desa mengelola anggaran dan kegiatan pembangunan. Dengan catatan, tim ini diberi peran sebaik mungkin oleh Pemerintah Desa. Terutama, berperan sebagai konsultan untuk menyelesaikan persoalan sebuah pekerjaan, agar tidak berdampak hukum.
“Jadi, bukan berarti karena sudah ada tim ini proses hukum lalu tidak ada. Kalau memang salah ya tetap proses hukum,” tegas H Yudi Triadi.
Dia menegaskan Pemerintah Desa memanfaatkan fungsi dan peran tim dengan tujuan untuk menghindari potensi-potensi kesalahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
“Tujuan kita baik. Tapi kadang caranya yang keliru. Pembangunan betul, tapi administrasi bisa saja keliru. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa memunculkan permasalahan hukum. Untuk menghindari itu, maka Pemerintah Desa harus bertanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Malinau Sofian SH mengakui di lapangan Pemeringah Desa sering kali dihadapkan dengan situasi pelik, dengan pilihan-pilihan dan berbagai kondisi lainnya yang membutuhkan kecermatan dan pengetahuan hukum.
“Kalau ragu jangan dipaksakan dengan keputusan sendiri. Berkonsultasilah dengan pihak yang berkompeten. Nanti , kalau tim kami mememandang perlu melibatkan pihak lain, tim juga dapat mengundang dan memfasilitasi,” ungkap. (wh)
Hal tersebut telah diingatkan Kepala Inspektorat Pramadyo dan Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, H Yudi Triadi saat memberi pengarahan soal dana desa dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Desa (TP4D).
Kajari Yudi Triadi menegaskan, TP4D dapat menjadi “juru selamat” bagi Pemerintah Desa mengelola anggaran dan kegiatan pembangunan. Dengan catatan, tim ini diberi peran sebaik mungkin oleh Pemerintah Desa. Terutama, berperan sebagai konsultan untuk menyelesaikan persoalan sebuah pekerjaan, agar tidak berdampak hukum.
“Jadi, bukan berarti karena sudah ada tim ini proses hukum lalu tidak ada. Kalau memang salah ya tetap proses hukum,” tegas H Yudi Triadi.
Dia menegaskan Pemerintah Desa memanfaatkan fungsi dan peran tim dengan tujuan untuk menghindari potensi-potensi kesalahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
“Tujuan kita baik. Tapi kadang caranya yang keliru. Pembangunan betul, tapi administrasi bisa saja keliru. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa memunculkan permasalahan hukum. Untuk menghindari itu, maka Pemerintah Desa harus bertanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Malinau Sofian SH mengakui di lapangan Pemeringah Desa sering kali dihadapkan dengan situasi pelik, dengan pilihan-pilihan dan berbagai kondisi lainnya yang membutuhkan kecermatan dan pengetahuan hukum.
“Kalau ragu jangan dipaksakan dengan keputusan sendiri. Berkonsultasilah dengan pihak yang berkompeten. Nanti , kalau tim kami mememandang perlu melibatkan pihak lain, tim juga dapat mengundang dan memfasilitasi,” ungkap. (wh)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
