Rasio Desa Berlistrik KTT Tertinggi se Kaltara

TANA TIDUNG – Rasio desa berlistrik merupakan persentase akses listrik yang diterima oleh setiap desa di Kabupaten atau Kota. Penghitungannya berdasarkan batas indikator 50 persen akses listrik dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK). Sehingga apabila listrik belum memenuhi kebutuhan separuh dari jumlah KK, maka desa tersebut dikategorikan desa belum berlistrik.

Berdasarkan data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi tahun 2016 yang dikeluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tercatat bahwa Kabupaten Tana Tidung (KTT) menjadi daerah yang persentase rasio desa berlistriknya paling tinggi, atau dengan kata lain dari 27 desa yang ada, 93,1 persennya sudah dalam kategori desa berlistrik.

Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas ESDM Kaltara, Mardian Noor menjelaskan rasio desa berlistrik yang ada di KTT terdiri dari sumbangsing listrik PLN sebesar 80 persen dan listrik non PLN sebesar 20 persen. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa listrik PLN yang mendominasi sumbangsih rasio yang ada. Menurutnya hal ini besar kaitannya dengan tingkat kemudahan pemasangan peralatan penyambungan listrik ke desa-desa.

Adapun untuk desa yang listriknya berasal dari non PLN, diterangkan Mardian, tidak menjadi persoalan. Karena memang apabila suatu desa tidak masuk dalam perencanaan penyambungan listrik dalam jangka waktu lima tahun kedepan, solusi alternatif yang paling efektif adalah melalui listrik non PLN tersebut.

“Perusahaan Listrik Negara sendiri juga memiliki pertimbangan kenapa tidak memasukkan desa tersebut didalam daftar tunggu. Hal yang melatarbelakanginya terutama disebabkan akses yang sulit untuk menempatkan peralatan mereka disana, sehingga agar masyarakat tetap bisa mendapat listrik dari pemerintah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan alterntif lainnya,” jelas Mardian.

Karena saat ini rasio desa belum berlistrik di KTT tinggal menyisakan dua desa lagi, Mardian optimis program Pemerintah Provinsi sebagai pihak yang bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 dapat sukses memEnuhi ketertinggalan tersebut. Adapun untuk tenaga alternatifnya, dikatakan Mardian masih mengutamakan PLTS. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan memunculkan analisa terhadap energi alternatiF lainnya.

“Saat ini kita sedang menyusun rancangan Feasibility Study (FS)nya terhadap 20 desa yang tersebar diseluruh Kaltara, studi ini untuk memetakan apa saja yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi listrik ke desa belum berlistrik. Hingga saat ini PLTS memang paling dominan karena selain sumber dayanya tidak habis, ketahanan alatnya pun bertahan dalam jangka waktu panjang,” tutup Mardian. (ag217)