Ketua SPTI Tarakan, Hamka mengatakan, pihaknya menuntut agar ada solusi yang diberikan jika pengoperasian BRT mulai optimal. Karena, ketika BRT mulai beroperasi, maka akan berdampak pada penurunan pendapatan sopir angkot.
“Kami meminta agar ada solusi. Selama ini kami tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah seperti peremajaan angkot. Setidaknya ada bantuan pinjaman dari pemerintah untuk meremajakan angkot,” kata Hamka.
Menurutnya, saat ini pendapatan sopir angkot sudah susah. Hal itu diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Jika nantinya pengoperasian BRT dioptimalkan, maka pendapatan sopir angkot akan lebih susah lagi.
“Satu orang itu ada yang punya dua orang anak dan lebih. Kalau bisa pemerintah dapat memberikan perhatian sedikit kepada nasib kami ini. Kalau semua rute ada BRT, maka akan mematikan sopir angkot. Saat ini saja, angkot yang ada di Tarakan mencapai 200 lebih,” terangnya.
Dirinya juga mengharapkan, pengoperasian BRT hanya di wilayah Tarakan Timur. Sehingga, untuk rute kota dan juata tetap digunakan oleh angkot. “Kami mengharapkan agar ketika pengoperasian BRT di rute kota dan juata, harus ada pembahasan lebih lanjut,” tegasnya.
Sementara Wali Kota Tarakan, Sofian Raga mengatakan, adanya BRT bukan untuk menjadi saingan angkot, karena pengoperasian BRT tidak untuk komersial. Adanya BRT ini untuk melayani masyarakat yang kesulitan kendaraan. Seperti di wilayah Tarakan Timur yang meliputi Kelurahan Kampung Empat, Kampung Enam, Mamburungan, Karungan, Tanjung Pasir, Tanjung Batu sampai dengan Pantai Amal. Meski BRT akan beroperasi, angkot tetap beroperasi seperti biasa.
“Semua dapat berjalan seperti biasa. Karena kami tidak mencabut izin operasi angkot,” ujar Sofian Raga.
Keberadaan BRT, kata dia, bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang diprediksi terjadi kedepannya. Untuk BRT sendiri hanya berjumlah 10 unit. Sementara tidak semuanya yang beroperasi. Untuk rute saat ini hanya di wilayah Tarakan Timur. “Kalau rute kota dan Juata memang belum. Nanti akan dibahas lagi lebih lanjut,” kata Sofian.
Menurut orang nomor satu di Tarakan ini, Kota Tarakan merupakan sebuah pulau dan kecil. Sementara panjang jalan tidak berubah dan tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan, saat ini pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya semakin meningkat. Catatan dari kepolisian yang ia dapatkan, setiap sebulan, kendaraan roda dua mencapai empat ratus unit. Untuk kendaraan roda empat mencapai 40 unit. Baik kendaraan yang dibeli di dalam atau di luar Kota Tarakan.
Sebelum BRT ini dioperasikan, pemerintah telah merapatkan dan mengingatkan kepada SPTI agar dapat bersaing dengan angkutan massal lainnya. Lantaran, banyak angkot yang sudah tidak layak. Akibatnya, penumpang angkot hilang karena naik kendaraan dengan melihat kondisi angkot yang tidak layak. Pemerintah membuka seluas-luasnya kepada SPTI agar dapat melakukan peremajaan angkutan massal, baik taksi, bus maupun angkutan lainnya. “Masyarakat menginginkan angkutan yang umum nyaman dan tidak membahayakan penumpang,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Sofian Udin Hianggio menjelaskan, pengoperasian BRT ini jangan sampai menimbulkan dampak sosial terutama kepada sopir angkot yang selama ini mencari nafkah di transportasi. (mus217)
