Keringanan yang dimaksud yakni masyarakat sepakat meminta ganti rugi yang pantas karena rata-rata pemilik rumah di kawasan penurapan tersebut telah memegang sertifikat tanah yang tentunya standar harga tanah terbilang tinggi, belum termasuk permintaan pergantian pemasangan listrik dan air dari PDAM, akan tetapi ia menilai dari pemerintah sendiri menyamakan pergantian dengan pembangunan penurapan yang ada di Kecamatan Sesayap Hilir dan Tana Lia.
“Tentu berbeda dengan Kecamatan Sesayap Hilir dan Tana Lia karena rata-rata disini memegang sertifikat tanah yang tentunya standar harga pertanahan disini jauh lebih baik dari kecamatan lainnya termasuk letaknya pun di perkotaan, lagipula permintaan kami sebelum kami digusur adanya relokasi yang pantas, tidak mungkin kami serta merta langsung pindah tanpa tahu arah tujuan akan tinggal dimana,” sambungnya.
Kekecewaan semakin memuncak ketika saat konfirmasi dan koordinasi terkait pembangunan dan ganti rugi dengan masyarakat justru yang diundang adalah para tokoh masyarakat yang tidak terkait dengan kawasan perencanaan penurapan, padahal masyarakat yang terkait saat dipanggil pun akan tetap siap dilakukan pembangunan mengingat jalan satu-satunya di kawasan mereka juga sudah sedemikian parahnya membutuhkan pembenahan.
“Kami siap bertanda tangan menyepakati pembangunan penurapan karena tidak ada masalah bagi kami, apalagi sekarang ini mau dibayar murah pun kami tetap mau yang penting pembangunan berjalan dan akses jalan yang ada di kawasan kami membaik, tapi terhitung sejak Tahun 2013 sampai sekarang belum ada kepastian mengenai ganti rugi bahkan pembangunannya,” imbuhnya.
Masyarakat yang memiliki lahan sekitar penurapan tersebut sudah mulai putus asa meski masih tersisa sedikit harapan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan pembangunan penurapan kendati sudah banyak masyarakat yang meninggalkan tempat tinggal mereka karena telah terkena dampak air sungai yang terus meningkat setiap harinya, hal ini ditenggarai tanah di tempat mereka ini terus tergerus oleh air sungai sehingga keadaan tanah semakin melonjak turun (ambruk ke bawah).
“Banyak rumah dan usaha yang sudah ditinggalkan karena dampak rusaknya jalan tersebut, makanya kami meminta sangat dan segera agar pembangunan dan penuntasan ganti rugi akan dilakukan supaya masyarakat tidak terlalu berharap-harap terus sesuatu yang tak pasti, yang jelas kapanpun kami siap dibangun penurapan dengan catatan adanya relokasi sementara untuk kami saat pembangunan berlangsung,” pintanya. (ifa)
