“Kita masih ancang-ancang, nilainya nanti kita sesuaikan. Sementara saya belum bisa pastikan meskipun dalam peraturan lebih tinggi sudah ada. Insya Allah untuk ini sudah bisa masuk di APBDP 2017,” ujarnya.
Selain menyesuaikan anggaran daerah, produk hukum ini juga harus dilakukan sinkronisasi dan konsultasi baik ke provinsi hingga ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), yang akan dilakukan oleh Bapemperda/ pansus. Hal itu untuk menghindari terjadinya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.“Namanya ketentuan kita harus sesuaikan, apalagi Perda itu harus dikonsultasikan dulu,” sebut bupati.
Mekipun diakuinya, disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh Presiden RI Jokowi pada 30 Mei 2017 lalu. Dan dipastikan ada beberapa item terkait penghasilan dewan yang mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya. Hal itu tak menjadi persoalan dengan anggaran di daerah sebab ditegaskannya hal itu juga akan diatur dalam PP dan dilakukan secara nasional.
“Dalam implementasinya akan tetap ada hitung-hitungannya. Menyesuaikan dengan porsi masing-masing, berapa untuk DPRD dan berapa untuk pemerintah daerah. Karena ini juga secara nasional diatur,” imbuhnya.
Dari regulasi PP terbaru itu, beberapa penghasilan wakil rakyat di daerah yang mengalami peningkatan, diantaranya tunjangan komunikasi insentif sebesar enam sampai delapan kali lipat uang representasi. (an)
“Kita masih ancang-ancang, nilainya nanti kita sesuaikan. Sementara saya belum bisa pastikan meskipun dalam peraturan lebih tinggi sudah ada. Insya Allah untuk ini sudah bisa masuk di APBDP 2017,” ujarnya.
Selain menyesuaikan anggaran daerah, produk hukum ini juga harus dilakukan sinkronisasi dan konsultasi baik ke provinsi hingga ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), yang akan dilakukan oleh Bapemperda/ pansus. Hal itu untuk menghindari terjadinya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.“Namanya ketentuan kita harus sesuaikan, apalagi Perda itu harus dikonsultasikan dulu,” sebut bupati.
Mekipun diakuinya, disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh Presiden RI Jokowi pada 30 Mei 2017 lalu. Dan dipastikan ada beberapa item terkait penghasilan dewan yang mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya. Hal itu tak menjadi persoalan dengan anggaran di daerah sebab ditegaskannya hal itu juga akan diatur dalam PP dan dilakukan secara nasional.
“Dalam implementasinya akan tetap ada hitung-hitungannya. Menyesuaikan dengan porsi masing-masing, berapa untuk DPRD dan berapa untuk pemerintah daerah. Karena ini juga secara nasional diatur,” imbuhnya.
Dari regulasi PP terbaru itu, beberapa penghasilan wakil rakyat di daerah yang mengalami peningkatan, diantaranya tunjangan komunikasi insentif sebesar enam sampai delapan kali lipat uang representasi. (an)
