“Mereka sudah lama menyampaikan harapan ini. Tetapi kesannya Pemerintah Kabupaten Bulungan sangat lambat dalam menyikapi permasalah hal ini. Sehingga kami pada saat rapat memberikan advice kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut,” ungkap Masnur, kemarin.
Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi Ketenagakerjaan, dirinya telah memberikan deadline atau batasan waktu, paling lambat akhir 2017 agar UMSK itu sudah diterbitkan oleh pemerintah provinsi, atas dasar usulan Kabupaten Bulungan.
“Kita ini artinya bersifat rekomendasi dari Kabupaten Bulungan. Tapi yang mengeluarkan SK adalah Gubernur Kalimantan utara,” ucapnya. Disebutkan, dalam rapat membahas mengenai UMSK tersebut dihadiri oleh beberapa pihak terkait. Seperti di antaranya dari Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi, Bagian Ekonomi Setkab Bulungan.
“Dari bagian Tata Pemerintahan tidak menghadiri. Padahal kita undang juga. Entah apa sebabnya sampai tidak menghadiri rapat tersebut,” kata Masnur. “Itu tadi intinya apa yang saya sampaikan, yang datang tadi itu adalah lima federasi dan perwakilan sarekat pekerja,” tandasnya.
Masnur menambahkan, dengan adanya UMSK, perusahaan tidak sewenang-wenang memberikan upah kepada pekerjanya. Karena telah ada batas terendah upah pekerja, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mengetahui secara pasti upah minimum yang seharusnya digunakan di perusahaan, imbuhnya, maka pekerja atau buruh maupun serikat pekerja buruh dapat meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi untuk menentukan upah mana yang digunakan, dengan mengacu pada Klassifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
“Pekerja dapat melayangkan surat dengan perihal permohonan penetapan upah sektoral PT (perusahaan) tempat bekerja. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dari pemerintah sehingga buruh memiliki landasan yuridis yang pasti dalam menuntut di perusahaan,” pungkasnya. (ike815)
“Mereka sudah lama menyampaikan harapan ini. Tetapi kesannya Pemerintah Kabupaten Bulungan sangat lambat dalam menyikapi permasalah hal ini. Sehingga kami pada saat rapat memberikan advice kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut,” ungkap Masnur, kemarin.
Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi Ketenagakerjaan, dirinya telah memberikan deadline atau batasan waktu, paling lambat akhir 2017 agar UMSK itu sudah diterbitkan oleh pemerintah provinsi, atas dasar usulan Kabupaten Bulungan.
“Kita ini artinya bersifat rekomendasi dari Kabupaten Bulungan. Tapi yang mengeluarkan SK adalah Gubernur Kalimantan utara,” ucapnya. Disebutkan, dalam rapat membahas mengenai UMSK tersebut dihadiri oleh beberapa pihak terkait. Seperti di antaranya dari Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi, Bagian Ekonomi Setkab Bulungan.
“Dari bagian Tata Pemerintahan tidak menghadiri. Padahal kita undang juga. Entah apa sebabnya sampai tidak menghadiri rapat tersebut,” kata Masnur. “Itu tadi intinya apa yang saya sampaikan, yang datang tadi itu adalah lima federasi dan perwakilan sarekat pekerja,” tandasnya.
Masnur menambahkan, dengan adanya UMSK, perusahaan tidak sewenang-wenang memberikan upah kepada pekerjanya. Karena telah ada batas terendah upah pekerja, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mengetahui secara pasti upah minimum yang seharusnya digunakan di perusahaan, imbuhnya, maka pekerja atau buruh maupun serikat pekerja buruh dapat meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi untuk menentukan upah mana yang digunakan, dengan mengacu pada Klassifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
“Pekerja dapat melayangkan surat dengan perihal permohonan penetapan upah sektoral PT (perusahaan) tempat bekerja. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dari pemerintah sehingga buruh memiliki landasan yuridis yang pasti dalam menuntut di perusahaan,” pungkasnya. (ike815)
