Terkait hal itu, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan Muhammad Islam, mengatakan sesuai Surat Edaran Mendagri yang meminta THR wajib dan disegerakan, maka TAPD melakukan pembahasan memutuskan langkah apa yang diambil.
“Jadi kemampuan yang kita dahulukan THR, kemudian gaji 13 selanjutnya di Juli. Gaji 13 sudah ada alokasinya, memang seperti yang saya sampaikan untuk gaji itu dialokasikan selama 14 bulan. Sementara saat ini pemerintah memasukan item tunjangan kinerja dalam THR dan gaji 13. Semua daerah sebenarnya tidak siap untuk itu. Oleh karena itu sesuai edaran kita diminta merubah nomenklatur gaji 14 menjadi THR,” jelasnya.
Menurutnya ada tambahan item berupa tunjangan kinerja pada THR dan gaji 13, dibebankan pada APBD. “Kalau daerah tidak mampu kenapa harus dipaksakan oleh pusat, bersyukurnya saat ini untuk THR 2018 kami sudah buat edaran dan kita siapkan dengan nominal sama dengan tahun sebelumnya atau sesuai gaji. Bahkan untuk ini, kita sudah mulai salurkan di tanggal 4 Juni kemarin,” sebutnya.
Akan tetapi, lanjutnya, tambahan item tunjangan kinerja belum dimasukkan. Sehingga sementara hanya THR yang dibayarkan. Sedang kenaikan berupa tunjangan belum dicairkan.
Ditegaskannya untuk hal itu akan diproses kemudian. Dipastikan setelah dilakukan perhitungan, Pemkab Bulungan kekurangan anggaran untuk menutupi kenaikan THR berupa tunjangan kinerja itu sekitar Rp11 miliar. Ini berdasarkan realisasi yang ada.
“Nah, untuk menutupi itu, harapan kami ada celah fiskal yang diperhitungakan dalam DAU (Dana Alokasi Umum) nanti. Karena pusat juga yang memerintahkan ini. Tapi yang pasti THR kita bayarkan, namun kekurangannya belum kalau disamakan dengan TPP kita hanya menganggarkan selama 12 bulan. Sementara edaran Menteri itu selama 14 bulan, kurang dua bulan, dan anggaran kita hanya mampu di bulan 13, sisanya masih Rp11 miliar lebih itu,” pungkasnya. (an)
