PJ Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan wilayah kerja Tanjung Selor, Rozalo mengungkapkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa media pembawa baik tumbuhan ataupun hewan dan ikan yang berasal dari luar negeri harus melalui uji kelayakan di Balai Karantina sebelum disebar ke pasaran.
“Barang ini semua tidak disertai dengan dokumen karantina sehingga ditakutkan menjadi media pembawa hama penyakit untuk tumbuhan dan manusia,” ungkapnya.
Rozalo menjelaskan prosedur pendindakan penahanan telah sesui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang tumbuhan tindakan penahanan dilakukan selama 14 hari untuk mencari bukti kebenaran sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal kepada sang pemilik barang ditambah 28 hari kerja. Namun pemilik barang tetap tidak bisa menunjukanya sehingga pemusnahan dilakukan.
“Diharapkan dengan adanya pemusnahan ini masyarakat terutama agen dan suplayer barang-barang dari luar negeri bisa faham terkait mekanisme pengadaan barang luar negeri sehingga penyakit yang dibawa dari negera asal tumbuhan/hewan tidak tersebar di Indonesia,” tutupnya. (son316)
PJ Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan wilayah kerja Tanjung Selor, Rozalo mengungkapkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa media pembawa baik tumbuhan ataupun hewan dan ikan yang berasal dari luar negeri harus melalui uji kelayakan di Balai Karantina sebelum disebar ke pasaran.
“Barang ini semua tidak disertai dengan dokumen karantina sehingga ditakutkan menjadi media pembawa hama penyakit untuk tumbuhan dan manusia,” ungkapnya.
Rozalo menjelaskan prosedur pendindakan penahanan telah sesui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang tumbuhan tindakan penahanan dilakukan selama 14 hari untuk mencari bukti kebenaran sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal kepada sang pemilik barang ditambah 28 hari kerja. Namun pemilik barang tetap tidak bisa menunjukanya sehingga pemusnahan dilakukan.
“Diharapkan dengan adanya pemusnahan ini masyarakat terutama agen dan suplayer barang-barang dari luar negeri bisa faham terkait mekanisme pengadaan barang luar negeri sehingga penyakit yang dibawa dari negera asal tumbuhan/hewan tidak tersebar di Indonesia,” tutupnya. (son316)
