Masih belum klir nya status lahan, berikut legalitasnya, menurutnya, berpengaruh pada penarikan retribusi maupun pajak untuk daerah.
Diketahui, setidaknya ada sekitar 82.000 hektare lahan tambak yang ada di Bulungan. Sebelumnya, bersama Pemerintah Provinsi melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkaitnya, sudah mengusulkan ke pusat, dalam hal ini ke kementerian, untuk melepaskan status lahan tambak dari KBK menjadi KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan). Hanya saja, hingga saat proses pelepasan kawasan itu masih belum terealisasi.
Selain kendala status kawasan, nyatanya lahan tambak sebagian juga dijadikan tempat tinggal bagi nelayan. Sementara menurut ketentuan lahan yang berada di atas air tak boleh disertifikatkan.
“Memang cukup luas lahan tambak di tempat kita (Bulungan). Nah, nanti kita minta dinas perikanan tindak lanjuti lagi. Meskipun secara langsung dinas perikanan provinsi juga sudah sampaikan langsung kepada menteri dan ditanggapi serius,” ujar Sudjati.
Saat ini, lanjutnya, komitmen pemerintah program percepatan sertifikat lahan rakyat. Bahkan oleh Presiden Jokowi, saat berkunjung ke Kaltara, secara langsung merespons usulan itu.
Hal ini juga diperkuat dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 88 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Sehingga diyakini percepatan pengalihan status kawasan hutan atau KBK menjadi KBNK bisa segera terealisasi.
“Sudah ada ketentuan itu saya harap bisa mendorong realisasi sertifikat rakyat, termasuk tambak. Apalagi presiden sudah ke Bulungan waktu itu sudah menegaskan agar persoalan tambak segera tuntas. Ini menjadi motivasi kita bersama termasuk masyarakat yang nantinya bisa memiliki sertifikat kepemilikan secara sah,” sebutnya.
Senada diakui oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Bulungan, Masri. Namun demikian, proses perubahan kawasan dan persoalan tambak ini kewenangannya berada pusat, atas usulan dari provinsi. Dari Pemkab Bulungan, hanya membantu dalam menginventarisir data di lapangan, termasuk petambak yang masih beroperasi.
“Itu masih berproses di provinsi, kita hanya sebatas rekomendasi saja. Selebihnya kewenangan di provinsi, termasuk izinnya,” kata Masri singkat. (an)
