Sebelumnya, PDAM masih tetap mengoperasikan mesin pengolah air tersebut meski dengan baku mutu air yang buruk. Hanya saja, kapasitas pengolahan dikurangi dari 40 liter perdetik menjadi 20 liter perdetik.
“Kemarin masih penurunan produksi. Meskipun PDAM harus menanggung resiko, karena memaksakan mengolah air yang selama ini ditenggarai masyarakat tercemar limbah batu bara 3 perusahaan, yaitu PT Mitrabara Adiperdana, PT Kayan Putra Utama Coal dan PT Artha Marth Nahakramo,” ucap dia.
Akibatnya, suplai air ke pelanggan di Desa Tanjung Lapang dan Kualalapang, Malinau Barat, Teluk Sanggan, Pulau Betung, Tanjung Belimbing, Malinau Hulu, Pelita Kanaan, dan Malinau Kota terhenti.
“Kondisi inilah yang harus diterima oleh PDAM dan masyarakat saat ini. Belum ada solusi atas kondisi tersebut,” tandas dia.
Diketahui, pencemaran sungai yang diikuti pemberhentian produksi air oleh PDAM terus terjadi. Padahal sudah dilakukan pertemuan dengan perusahaan tambang beberapa waktu lalu terkait pengelolaan limbah tambang.
Dirut PDAM mengakui kondisi air seperti itu sudah berlangsung selama 4 bulan. Konsekuensinya, membuat beban operasional PDAM melonjak tinggi. Pasalnya pengolahan air harus dilakukan lebih ekstra yang otomatis berdampak pada pembengkakan biaya. Belum lagi kerugian karena PDAM berhenti operasi. (wh)
