Dirinya juga belum memastikan jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS 2018. Pasalnya, mengenai jadwal, formasi hingga teknis seleksi nanti semua dari pusat. Yaitu melalui Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Intinya kita menunggu saja. Termasuk dalam pelaksanaanya nanti, kita hanya memfasilitasi, nanti dari pusat untuk pelaksaannnya,” jelas dia.
Terkait dengan pembiayaan, Indriyati memastikan Pemkab Bulungan mampu. Hanya saja untuk disetujui dan tidak. pihaknya masih menunggu putusan kementerian. “Kita persiapkan saja, apa yang diminta oleh Kemenpan sudah kita lengkapi. Termasuk soal anggaran, juga sudah disiapkan. Sekarang kita belum bisa apa-apa, Menpan belum ada memanggil kita secara khusus lagi untuk membicarkan formasi itu. Kalau bicara peluang dapat katanya orang kementrian berdoa saja ya, biar dapat,” ungkapnya.
Informasi sebelumnya, Pemkab Bulungan mendapat lampu hijau untuk bisa melakukan perekrutan CPNS pada tahun ini. Kemenpan-RB, memberikan kuota sebanyak 220 formasi. Selain menunggu kepastian kementerian, Pemkab Bulungan juga sudah menyiapkan anggaran, meski secara hiungan masih kekurangan sekitar Rp400 juta.
“Untuk pelaksaan seleksi itu kami menganggarkan Rp1,2 miliar. Itu juga karena keterbatasan anggaran. Tapi setelah kita hitung-hitung itu masih kurang, karena nantinya pada tahap seleksi TKB (Tes Kemampuan Bidang) itu per jabatan biayanya. Nah kita masih kekurangan sekitar Rp400 juta,” jelasnya.
Mengenai kekurangan anggaran, Pemkab Bulungan juga sudah melakukan koordinasi, serta membahas secara internal. Sedangkan, terkait kebutuhan riil pegawai Bulungan, lanjutnya masih cukup banyak. Permintaan pihaknya sejauh ini dalam jangka waktu lima tahun setidaknya 5000an orang. Oleh karenanya setiap tahun pihaknya tetap mengusulkan ke kementerian.
“Tapi kita tidak tahu usulan itu diterima atau tidak. Sementara, sebanyak 220 formasi yang kita usulkan itu, di antaranya untuk tenaga pendidikan, kesehatan dam tenaga teknis. Tenaga kesehatan itu ada 100an lebih, sementara untuk tenaga tekhnis itu terbatas seperti untuk DPU-PR, Bappeda dan perumahan rakyat itu saja. Yang besar porsinya itu pendidikan dan kesehatan,” imbuh dia. (an)
