Kepala Adat Besar Apau Kayan ini tak menampik bahwa perhatian pemerintah pusat untuk membangun jalan perbatasan cukup besar. Setiap tahun selalu ada anggaran puluhan miliar ke wilayah perbatasan, khusus untuk pembangunan jalan Poros Perbatasan Apau Kayan yang membentang sepanjang sekitar 300 Km dari Sungai Boh menuju Kayan Selatan, Kayan Hulu hingga Kayan Hilir. Tahun 2017 ini terdapat anggaran sekitar Rp25 miliar untuk pembangunan (peningkatan mutu) jalan dari Long Nawang Kayan Hulu hingga Long Uro Kayan Selatan.
“Anggaran cukup besar. Karena itu perlu pengawasan yang ketat, supaya anggaran yang besar itu tepat sasaran. Baik dilakukan konsultan pengawas maupun PPTK,” tegasnya.
Seperti pernah diberitakan media ini sebelumnya, ada beberapa pekerjaan pembangunan pada ruas jalan tersebut yang disorot anggota DPRD. Terutama terkait dengan nilai anggaran yang tersedia dengan hasil pekerjaan yang kurang proporsional.
Ketua Komisi III yang pernah malang melintang dalam dunia konstruksi ini kerap mempertanyakan dan menyorot masalah ketidaksesuaian antara anggaran yang tersedia dengan hasil pekerjaan. “Anggaran besar, tapi realisasinya kok begitu saja. Apa betul? Ini kan perlu pengawasan yang ketat untuk memastikan kesesuaian pekerjaan,” tegasnya lagi.
Selain pengawasan, yang juga mendapat sorotan Ibau Ala adalah kemampuan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Ia berharap instansi teknis yang membawahi kegiatan lebih cermat. Misalnya berkaitan dengan kelengkapan atau fasilitas penunjang kegiatan.
“Dukungan alat misalnya. Sejak lelang ini bahkan harus dipastikan. Apakah betul dukungan alat itu memadai. Sebab nyatanya, setelah kegiatan berjalan, kontraktor malah tak punya alat yang memadai. Alat berat untuk membangun jalan tidak maksimal, sehingga pekerjaan banyak terganggu. Target pun tidak tercapai. Masyarakat juga sebetulnya dirugikan karena jadi lambat menikmati manfaat dari kegiatan pembangunan tersebut,” paparnya.
Ia berharap untuk tahun 2018 pengawasan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara ketat. Tidak hanya pada kegiatan pembangunan jalan, tetapi juga pada kegiatan pembangunan lainnya. Termasuk memastikan kemampuan dan kesanggupan kontraktor.
“Kami juga ingin agar kontraktor tak hanya mengejar pekerjaan dan mendapatkan untung. Itu sah-sah saja. Tapi pertimbangkan juga kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secepatnya,” pungkas Ibau Ala. (wh)
