Penyanyi asal Pasuruan, Jawa Timur, itu turut menyoroti pemerintah yang seolah tak memperhatikan para pebisnis seperti dirinya. Ia menuding kebijakan ini sama seperti sikap tak berpihak dari pemerintah kepada rakyat.
"Melihat petinggi negeri sok alih-alih belain rakyatnya yang ternyata cuma manis-manis jambu! Pret semua!" sindir Inul seperti dilansir dari CNNIndonesia.com pada Senin (15/1/2024).
"Makan duit rakyat macam kami-kami yang bekerjanya pagi sampai sore, kaki di kepala, kepala di kaki," sambungnya.
"Bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari, diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau enggak bisa rumah diancam kena garis polisi atau sita harta!" lanjutnya dengan pedas.
Inul merasa rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen justru membuat seluruh pihak berteriak, termasuk pelaku usaha dan pelanggan.
Dalam unggahan berikutnya di X, Inul pun turut menyenggol nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk melihat situasi yang ada di lapangan. Melalui posting tersebut, Inul juga menyertakan video saat dirinya mengunjungi salah satu outlet karaoke miliknya yang sepi pengunjung di akhir pekan.
"Saya tunggu kabar baiknya ya, Pak, untuk duduk bareng ngopinya sama rekan-rekan para stakeholders yang punya usaha hiburan karaoke yang pada jantungan pak," ujar Inul menyertakan akun milik Sandiaga Uno.
Dalam video tersebut, Inul menyinggung jumlah karyawannya yang kian berkurang. Ia mengungkapkan karyawannya kini hanya berjumlah 5 ribu orang dari 9 ribu orang sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, pedangdut itu juga bertanya kepada sejumlah pegawainya yang mengklaim pajak tinggi yang dikeluhkan oleh para pelanggan.
"Outlet saya beberapa, tapi dari sekian outlet itu banyak banget pegawai saya. Kalau saya selesaikan semua, karena pajaknya terlalu tinggi, saya enggak bisa bayar [pegawai], selesai sudah karyawan saya semuanya," ujarnya.
Inul lantas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sandiaga Uno untuk mempertimbangkan kembali wacana menaikkan pajak karaoke itu. "Karena tamu pajaknya 25 persen saja sudah teriak-teriak. Ini hari Sabtu, sepi. Beda kalau sama diskotek yang kelas tinggi, mereka duitnya banyak. Tapi ini karaoke keluarga, bersih," klaim Inul.
"Ini bukan saya saja, tapi mungkin teman-teman karaoke yang lain sama nasibnya seperti saya. Jadi tolong Pak Menteri, Pak Jokowi juga, tolong UU ini dikaji ulang lagi," pintanya.
Tak lama setelah deretan posting yang diunggah oleh Inul, Menparekraf Sandiaga Uno buka suara dan merespons kritikan keras pedangdut tersebut. Sandi mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar para pelaku usaha untuk tidak khawatir.
"Kami siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata & ekonomi kreatif," tulis Sandi di akun Instagram @sandiuno, Minggu (14/1/2024).
"Kami akan terus berjuang untuk kesejahteraan pelaku parekraf, untuk terciptanya lapangan pekerjaan, dan kami pastikan tidak akan mematikan industri parekraf yang sudah bangkit ini," sambungnya.
Dalam keterangan tertulis yang ia sertakan di unggahan tersebut, pemerintah diklaim tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi Covid-19. Industri tersebut, sambung Sandi, juga membuka 40 juta lebih lapangan kerja.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," klaim Sandi.
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," lanjutnya.
Kebijakan kenaikan pajak hiburan 40-75 persen mengundang kekhawatiran bagi para pengusaha maupun pelaku bisnis UMKM di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan itu, disebutkan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
Editor: Maruly Z
