Padahal, isi dari Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan". Sedangkan ayat (1) huruf b nya adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN. Yang mana, menjadi payung hukum resmi penyelenggaraan dana desa.
Terkait hal ini, Asisten I Setdaprov Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Moh Jauhar Effendi yang baru saja melepas jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim meyakini pemerintah pusat tak akan memutus sama sekali atau menghapus dana desa.
"Kalau saya berpendapat, kalau ditiadakan insya Allah mungkin tidak. Karena kan itu amanat undang-undang. Kalau dikurangi mungkin bisa saja. Sesuai dengan kemampuan keuangan negara," ujar Jauhar melalui sambungan telepon, Rabu (15/07/2020) siang.
Namun meski hanya dikurangi hal itu pun ujar Jauhar akan berdampak kepada proses pembangunan desa di Kaltim. Lantara, di Kaltim ada total 841 desa yang setiap tahunnya menerima Dana Desa, dengan besaran rata-rata Rp800 sampai Rp1 miliar.
"Dampaknya pasti ada. Selama ini kan Kaltim menerima rata-rata satu desa ya satu Rp1 miliar-lah. Kalau dikurangi jadi berapa begitu. Tapi kalau meningkat sepertinya tidak. Karena kan setiap tahun biasanya meningkat. Mungkin karena Covid-19 ini jadi tidak meningkat lagi," paparnya.
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
Padahal, isi dari Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan". Sedangkan ayat (1) huruf b nya adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN. Yang mana, menjadi payung hukum resmi penyelenggaraan dana desa.
Terkait hal ini, Asisten I Setdaprov Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Moh Jauhar Effendi yang baru saja melepas jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim meyakini pemerintah pusat tak akan memutus sama sekali atau menghapus dana desa.
"Kalau saya berpendapat, kalau ditiadakan insya Allah mungkin tidak. Karena kan itu amanat undang-undang. Kalau dikurangi mungkin bisa saja. Sesuai dengan kemampuan keuangan negara," ujar Jauhar melalui sambungan telepon, Rabu (15/07/2020) siang.
Namun meski hanya dikurangi hal itu pun ujar Jauhar akan berdampak kepada proses pembangunan desa di Kaltim. Lantara, di Kaltim ada total 841 desa yang setiap tahunnya menerima Dana Desa, dengan besaran rata-rata Rp800 sampai Rp1 miliar.
"Dampaknya pasti ada. Selama ini kan Kaltim menerima rata-rata satu desa ya satu Rp1 miliar-lah. Kalau dikurangi jadi berapa begitu. Tapi kalau meningkat sepertinya tidak. Karena kan setiap tahun biasanya meningkat. Mungkin karena Covid-19 ini jadi tidak meningkat lagi," paparnya.
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur