Dana Desa Terancam Dihapus, Pemprov Kaltim Sebut Hanya Akan Dikurangi

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomr 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, yang disahkan menjadi UU 2 tahun 2020, Dana Desa (DD) pun bukan tak mungkin terimbas.

UU itu sendiri disahkan DPR bersama pemerintah Selasa (14/07/2020) kemarin. Atas telaah Korankaltim.com, pada pasal 28 ayat 8, disebutkan bahwa pada saat UU 2 2020 disahkan, Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95) tidak lagi berlaku.

Padahal, isi dari Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan". Sedangkan ayat (1) huruf b nya adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN. Yang mana, menjadi payung hukum resmi penyelenggaraan dana desa.

Terkait hal ini, Asisten I Setdaprov Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Moh Jauhar Effendi yang baru saja melepas jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim meyakini pemerintah pusat tak akan memutus sama sekali atau menghapus dana desa.

"Kalau saya berpendapat, kalau ditiadakan insya Allah mungkin tidak. Karena kan itu amanat undang-undang. Kalau dikurangi mungkin bisa saja. Sesuai dengan kemampuan keuangan negara," ujar Jauhar melalui sambungan telepon, Rabu (15/07/2020) siang.

Namun meski hanya dikurangi hal itu pun ujar Jauhar akan berdampak kepada proses pembangunan desa di Kaltim. Lantara, di Kaltim ada total 841 desa yang setiap tahunnya menerima Dana Desa, dengan besaran rata-rata Rp800 sampai Rp1 miliar.

"Dampaknya pasti ada. Selama ini kan Kaltim menerima rata-rata satu desa ya satu Rp1 miliar-lah. Kalau dikurangi jadi berapa begitu. Tapi kalau meningkat sepertinya tidak. Karena kan setiap tahun biasanya meningkat. Mungkin karena Covid-19 ini jadi tidak meningkat lagi," paparnya.

Penulis : Rusdi

Editor: Aspian Nur

Dana Desa Terancam Dihapus, Pemprov Kaltim Sebut Hanya Akan Dikurangi

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini