Harga solar saat ini mencapai Rp17.000 per liter, naik dari sebelumnya sekitar Rp12.000 per liter. Kenaikan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional nelayan.
Camat Muara Badak, Arphan, menyebut tingginya biaya operasional menjadi pemicu utama aksi mogok tersebut. Selain itu, ketiadaan akses langsung terhadap BBM subsidi menjadi persoalan yang telah lama dihadapi para nelayan di wilayahnya.
“Nelayan kita terjepit. Di satu sisi harga eceran melambung tinggi, di sisi lain mereka tidak punya akses ke SPBU karena aturan barcode dan larangan pengisian jeriken,” ungkap Arphan, Rabu (6/5/2026).
Kondisi ini diperparah dengan fakta geografis Muara Badak yang belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sehingga warga harus menempuh perjalanan jauh ke Simpang Bontang hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Menanggapi krisis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar mengakui masalah utama di wilayah tersebut adalah belum adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan pihaknya tengah melakukan langkah darurat dengan berkoordinasi bersama Pertamina Patra Niaga untuk menambah kuota distribusi di wilayah terdampak.
“Kami sedang mengupayakan skema penitipan BBM subsidi di SPBU terdekat khusus untuk nelayan, tentu dengan syarat dan ketentuan ketat agar tepat sasaran,” jelasnya.
Kata dia, sekitar 300 nelayan dari dua desa telah mengadukan terkait masalah ini. Angka ini diprediksi akan terus bertambah mengingat sektor perikanan adalah urat nadi ekonomi bagi mayoritas desa di Muara Badak.
Saat ini, para nelayan hanya bisa menunggu keputusan pemerintah daerah dan pihak terkait. Tanpa adanya intervensi harga dan kemudahan akses, dikhawatirkan pasokan ikan untuk wilayah Kukar dan sekitarnya akan terganggu dalam beberapa pekan ke depan.
Editor: Erwin