1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, kritik usulan DPR RI terkait pengetatan pembelian elpiji 3 kg melalui pemindaian biometrik, seperti sidik jari dan retina mata.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menjadi beban baru bagi masyarakat serta tidak menyentuh akar persoalan distribusi subsidi.
Ahmad Yani menilai penggunaan teknologi biometrik itu berlebihan dan tidak efisien dalam memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
“Itu tidak efektif, karena menyulitkan. Memberikan pengetatan yang sebenarnya tidak diperlukan. Negara ini jangan sampai terbelenggu oleh aturan-aturan yang tidak semestinya,” tegas Ahmad Yani, Selasa (7/4/2026).
Ia berpendapat, persoalan utama bukan terletak pada identifikasi fisik pembeli, melainkan pada tata kelola pendistribusian di lapangan.
Dirinya menilai seharusnya pemerintah fokus pada ketersediaan stok dan pengawasan jalur distribusi agar tidak terjadi kebocoran kepada pihak yang mampu.
“Yang diperlukan adalah bagaimana stok elpiji-nya ada. Pendistribusiannya yang harus diatur dan diperketat, bukan cara membelinya yang dipersulit,” tambahnya.
Selain itu, Ahmad Yani menyoroti potensi kegagalan penerapan sistem biometrik. Menurut dia, tanpa pengawasan ketat terhadap kriteria penerima, siapa pun, termasuk masyarakat mampu, berpeluang mendaftarkan sidik jari atau retina untuk memperoleh BBM bersubsidi.
“Bisa saja nanti orang mampu tetap mendaftar pakai sidik jari atau mata, akhirnya tetap tidak efektif. Masyarakat itu pasti mencari yang murah, tidak peduli subsidi atau tidak,” jelasnya.
DPRD Kukar mendorong pemerintah untuk lebih masif melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka yang mampu secara sadar tidak mengambil hak warga miskin. Yani memberikan usulan ekstrem untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
“Kalau memang untuk orang tidak mampu, ya sekalian saja digratiskan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Itu jauh lebih baik daripada sekadar aturan penyekatan yang merepotkan,” pungkasnya.
Di akhir, DPRD Kukar berharap pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
