2 menit baca0 kali dibaca
Penulis : M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Bayang-bayang penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai terasa di sektor perkebunan Kalimantan Timur. Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim bahkan mulai mengerem sejumlah belanja dan mengubah pola kerja, di tengah masih rendahnya realisasi anggaran dan beragam persoalan struktural di lapangan.
Dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar di Ruang Hevea Selasa (7/4/2026) hari ini, Plt Kepala Disbun Kaltim Ahmad Muzakkir menyebut situasi fiskal ke depan tidak bisa lagi dihadapi dengan pola lama yang boros dan kurang terukur. “Kegiatan tatap muka dibatasi, dan perjalanan dinas harus dikendalikan,” kata Muzakkir.
Langkah pengetatan ini bukan tanpa alasan. Dari total pagu anggaran Rp35,89 Miliar pada 2026, realisasi hingga akhir Maret baru mencapai Rp6,16 Miliar atau 17,18 persen. Angka ini masih tergolong wajar di awal tahun, namun menjadi sinyal kewaspadaan di tengah proyeksi penurunan anggaran tahun berikutnya.
Di sisi lain, sekitar 200 paket pengadaan senilai Rp4,45 Miliar juga tengah berjalan melalui berbagai skema. Namun, efektivitas belanja tetap menjadi perhatian agar tidak sekadar terserap, tetapi berdampak nyata.
Perencanaan 2027 harus disusun lebih ketat dan selektif. Seluruh bidang diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang dianggap tidak prioritas. “Seluruh bidang diminta melakukan telaahan ulang terhadap rencana kegiatan dan menyusun skala prioritas, termasuk skenario alokasi anggaran.,” tegas Muzakkir
Di balik isu anggaran, rapat ini juga membuka persoalan yang lebih dalam di sektor perkebunan. Mulai dari lemahnya basis data hingga belum optimalnya pemetaan lahan potensial yang selama ini menjadi dasar pengembangan komoditas. elain itu, ketimpangan juga terlihat dari sisi petani. Evaluasi terhadap harga tandan buah segar (TBS) kembali mengemuka, menyusul dorongan agar penetapan harga lebih berpihak kepada petani.
Tak hanya itu, Disbun Kaltim juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan sebagian perusahaan perkebunan dalam memenuhi kewajiban pajak, seperti pajak alat berat dan pajak air permukaan. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Sementara program yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit masih tertahan, menunggu transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini berpotensi memperlambat sejumlah program strategis di daerah.
Dengan kombinasi tekanan fiskal, persoalan tata kelola, hingga ketimpangan di tingkat petani, sektor perkebunan Kaltim kini menghadapi ujian serius. Pemerintah daerah dituntut tak hanya mengencangkan ikat pinggang, tetapi juga membenahi akar masalah agar sektor unggulan ini tetap memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
