Hal ini dinilai krusial menyusul kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan membawa arus investasi, pendatang, serta peluang pasar yang jauh lebih luas.
Menurut Sapto, tantangan utama bukan terletak pada koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN). Ia memastikan sejauh ini tidak ada hambatan berarti dalam hubungan kelembagaan.
Justru, persoalan mendesak berada pada kesiapan internal pelaku UMKM lokal dalam memenuhi standar usaha yang semakin tinggi.
“Artinya, semua produk yang kita tampilkan harus terstandarisasi,” tegasnya, Kamis (26/2/2026).
Sapto menjelaskan, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah pendataan menyeluruh terhadap pelaku UMKM, dilanjutkan dengan pembinaan intensif serta fasilitasi sertifikasi produk.
Ia menekankan pola usaha lama yang hanya berorientasi pada penjualan tanpa memperhatikan standar kualitas tidak lagi relevan.
Produk UMKM, lanjutnya, harus memenuhi standar mutu nasional bahkan internasional. Proses produksi perlu terdokumentasi dengan jelas, mulai dari sumber bahan baku, sistem penyimpanan, tahapan produksi, hingga aspek kebersihan dan keamanan pangan.
“Semua harus jelas. Harus memiliki izin PIRT, label halal, SNI, dan kelengkapan legalitas lainnya. Ini bukan sekadar soal jual beli, tetapi menyangkut citra daerah di mata dunia,” ujarnya.
Dia menilai, kehadiran IKN menjadikan Kaltim sebagai etalase baru Indonesia. Karena itu, produk lokal harus mampu bersaing secara profesional dan memenuhi ekspektasi pasar global.
Sapto juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir (mindset) di kalangan pelaku UMKM.
Menurutnya, paradigma lama yang merasa cukup dengan kondisi usaha saat ini harus segera ditinggalkan.
“Masyarakat tidak bisa lagi berpikir, ‘begini saja sudah laku.’ Kita harus ubah pola pikir itu. Naik kelas bukan hanya soal kemasan lebih bagus, tetapi juga mencakup legalitas usaha, manajemen keuangan, hingga kesiapan memperluas pasar,” jelasnya.
Transformasi tersebut, kata dia, membutuhkan peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi, pelatihan manajemen usaha, hingga pendampingan berkelanjutan.
Dengan demikian kata dia, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang secara berkelanjutan.
Terkait pembiayaan, Sapto mengungkapkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara telah menyatakan kesiapan untuk mendukung UMKM yang telah memenuhi standar usaha.
“BPD sudah menyampaikan, jika UMKM dibina dan memenuhi standar, mereka siap membantu dari sisi pembiayaan. Soal bunga pun sangat bisa dibicarakan, karena ini untuk rakyat Kaltim,” paparnya.
Editor: Erwin