Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha mengatakan dampak kebijakan efisiensi yang diterapkan sepanjang 2025 masih membekas hingga awal 2026. Evaluasi kebijakan tersebut memberi tekanan besar pada pemerintah daerah dan berujung pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Efeknya sangat terasa. Aktivitas pemerintah menurun, PAD drop, dan itu langsung berdampak ke sektor perhotelan. Bahkan sempat ada hotel yang melakukan perampingan karyawan,” ujar Wied, Minggu (4/1/2026).
Ia menjelaskan, tekanan paling besar dirasakan pada semester pertama 2025. Namun kondisi mulai membaik ketika aktivitas pemerintahan dibuka secara terbatas pada kuartal ketiga hingga akhir tahun. Periode September hingga Desember menjadi momentum kebangkitan, dengan capaian kinerja mendekati tahun 2024.
“Kuartal terakhir 2025 itu cukup luar biasa. Okupansi dan revenue mulai mendekati 2024, UMKM juga ikut bergerak kembali,” ucapnya.
Memasuki kuartal pertama 2026, Wied menyebut pelaku usaha masih menunggu kepastian arah kebijakan. Meski demikian, indikator pemesanan menunjukkan perbaikan awal. Bisnis yang masuk pada Januari sudah berada di kisaran 10 persen, tidak lagi nol seperti sebelumnya.
Namun, ia mengakui Januari hingga Maret belum akan memberikan dampak signifikan dari sisi kamar. Harapan pertumbuhan baru diproyeksikan muncul saat Ramadan yang diperkirakan mampu membantu tingkat hunian.
Secara kinerja tahunan, Wied memaparkan sepanjang 2025 terjadi penurunan dibanding 2024. Tingkat hunian hotel turun sekitar 10 hingga 30 persen secara year to date. Dari sisi pendapatan, hotel bintang tiga mencatat penurunan sekitar 15 persen, sementara hotel bintang empat mengalami penurunan revenue di kisaran 15 hingga 30 persen.
“Kalau dirata-rata, revenue itu baru sekitar 40 persen. Dari sisi bisnis, ini tentu belum memuaskan bagi owner,” katanya.
Menghadapi 2026, strategi utama industri hotel adalah efisiensi dan diversifikasi pasar. Ketergantungan pada segmen pemerintah mulai dikurangi, dengan memperluas bidikan ke pasar korporasi dan non-pemerintah yang sudah mulai dijalankan sejak semester kedua 2025.
Wied menegaskan, arus kas menjadi faktor penentu keberlangsungan usaha di tengah tekanan global dan kebijakan fiskal yang masih berorientasi pada pajak.
Ia berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang kebijakan yang lebih adaptif dan tidak semata mengandalkan sektor pajak.
“Kalau cash flow terjaga, industri masih bisa bertahan. Harapannya, keran aktivitas tetap dibuka seperti kuartal terakhir 2025 agar 2026 tidak semakin berat bagi dunia perhotelan,” tutupnya.
Editor: Erwin