Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Samarinda Marnabas Patiroy menjelaskan, gangguan distribusi berpotensi langsung mendorong kenaikan harga di pasaran, meski kondisi ekonomi daerah saat ini masih tergolong stabil.
“Kalau jalur transportasinya bermasalah, itu akan menimbulkan kenaikan harga. Karena itu kami akan berkoordinasi dengan Dishub (Dinas Perhubungan) untuk pengawasan,” kata Marnabas kepada Korankaltim.com Selasa (9/12/2025).
Selain menjaga distribusi, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi melalui operasi pasar untuk komoditas yang dinilai rawan bergejolak. Cabai dan bawang putih menjadi prioritas pengawasan, sementara ketersediaan beras disebut masih dalam kondisi aman.
Pengendalian diawali dengan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan untuk memetakan komoditas yang berpotensi memicu inflasi. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan operasi pasar secara terukur.
Namun intervensi tidak akan dilakukan berlebihan. Operasi pasar yang terlalu sering justru dinilai berisiko menimbulkan deflasi dan merugikan pedagang. “Kami akan selalu waspada. Ketika ada kecenderungan kenaikan harga, kita aktif bergerak,” jelas Marnabas.
Jika lonjakan harga disebabkan keterbatasan pasokan, pemerintah akan mendorong Varia Niaga dan Bulog untuk segera melakukan pengadaan serta menjaga ketersediaan barang.
Kalau lonjakan harga dipicu faktor spekulatif, seperti akibat ulah pedagang atau praktik lainnya, maka dilakukan operasi pasar tentu harus dilakukan. "Karena ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun, mau tidak mau akan kita lakukan lagi (operasi pasar)," tutup Marnabas.
Editor: Aspian Nur