2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Timur (Kaltim), Sahul Rihup menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sektor perhotelan dan restoran di daerah yang kian tertekan akibat berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, pelaku usaha perhotelan saat ini berada di posisi yang sulit dan membutuhkan dukungan, bukan tekanan tambahan.
“Pihak PHRI sangat tertekan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang justru memperberat beban pelaku usaha. Kalau diibaratkan penyakit, kondisi ini sudah stadium empat. Jadi jangan dibunuh pengusaha Kaltim ini. Pengusaha itu harus disupport,” tegasnya kepada Korankaltim.com, Senin (3/11/2025).
Ia menekankan, sektor perhotelan dan restoran merupakan penyumbang pendapatan besar bagi pemerintah daerah, termasuk melalui pajak PB1. Jika dilihat sumbangsih terhadap daerah dari sektor hotel dan restoran itu bukanlah sedikit.
“Di Balikpapan saja, saat Covid-19 masih bisa mencapai Rp700-800 miliar per tahun. Apalagi jika diakumulasikan se-Kalimantan Timur,” ujarnya.
Sahul mengingatkan, sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Jika tekanan kebijakan terus berlanjut, ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menjadi nyata. Tak ayal dirinya mengaku jika beberapa perhotelan telah menerapkan sistem kerja bergilir guna menyesuaikan kondisi sekarang.
“Kalau itu terus dilakukan, otomatis akan ada pengurangan tenaga kerja. Sekarang saja banyak hotel tidak menerima karyawan baru, bahkan menerapkan sistem kerja bergilir 3-1 atau 2-1. Pendapatan mereka otomatis berkurang 25 sampai 50 persen,” ujarnya.
Selain itu, Sahul mengeluhkan sulitnya menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Kaltim. Ia menyebut, upaya untuk berdialog sudah dilakukan berkali-kali namun belum mendapat tanggapan.
“Saya sudah dua kali coba menghadap gubernur, tapi belum berhasil. Kita ini mau berdiskusi mencari solusi, bukan menyalahkan. Tapi pejabat-pejabat seperti menutup diri,” keluhnya.
Menurutnya, sektor perhotelan dan restoran merupakan sektor vital yang seharusnya dijaga karena memiliki peran strategis mendukung kegiatan pemerintahan dan ekonomi daerah, terutama di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
“Balikpapan dan Samarinda ini pintu gerbang IKN. Di satu sisi kita diminta mendukung kegiatan pemerintah, di sisi lain kita seperti dicekik,” katanya.
PHRI Kaltim juga menyoroti fenomena menurunnya okupansi hotel yang tidak memiliki akses ke pusat perbelanjaan atau hiburan. Sahul menjelaskan, tren investasi hotel kini harus terintegrasi dengan fasilitas publik seperti mal atau tempat hiburan agar tetap menarik bagi tamu.
“Sekarang tamu lebih memilih hotel yang punya akses langsung ke mall, seperti Mercure dan Aston. Hotel-hotel yang berdiri sendiri tanpa dukungan fasilitas hiburan akan sulit bersaing,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk bersama-sama mencari solusi, bukan menambah beban pengusaha hotel.
“Kami tidak minta istimewa, tapi butuh keadilan dan ruang berdiskusi. Pemerintah harus jadi suri teladan, bukan malah membuat pelaku usaha semakin terpuruk,” tutupnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
