Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut menjadi pemantik utama pergeseran aktivitas ekonomi menuju basis yang lebih berkelanjutan.
Kepala KPw BI Kaltim, Budi Widhihartanto, menegaskan bahwa era ketergantungan terhadap batu bara harus segera ditinggalkan.
Ia menilai momentum pembangunan IKN perlu dimanfaatkan untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih inklusif.
“Transformasi ekonomi tidak cukup hanya dengan hilirisasi sumber daya alam. Kaltim harus mulai memantapkan sektor-sektor yang punya daya tahan jangka panjang seperti pertanian modern, perikanan tangguh, dan pariwisata berbasis budaya lokal,” ujarnya.
Menurutnya, BI telah mengidentifikasi tiga prioritas percepatan. Pertama, memperkuat rantai nilai industri berbasis hasil bumi agar tidak berhenti pada bahan mentah.
Kedua, meningkatkan produktivitas sektor primer dengan dukungan teknologi dan pembiayaan yang tepat. Ketiga, memperluas kontribusi sektor jasa, terutama transportasi dan pariwisata, yang dinilai potensial tumbuh di sekitar kawasan IKN.
Budi menjelaskan, efek domino pembangunan IKN akan terasa luas melalui proyek infrastruktur, peningkatan mobilitas tenaga kerja, serta kebutuhan logistik dan perumahan.
“Perpindahan ribuan ASN dan aktivitas konstruksi akan membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah penyangga,” katanya.
Sebagai langkah konkret, BI mengarahkan kebijakan moneter dan intermediasi perbankan agar lebih berpihak pada sektor produktif baru.
Lembaga tersebut juga aktif mempertemukan pelaku usaha dan investor melalui Investment Forum Kaltim, guna mempercepat realisasi investasi di luar sektor tambang.
Selain itu, penguatan UMKM menjadi pilar penting transformasi ekonomi daerah. BI mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil di bidang pangan lokal, kerajinan, serta ekonomi kreatif, agar mampu masuk ke rantai pasok sektor besar.
“Pendekatan dari bawah ini akan membentuk fondasi ekonomi yang lebih merata,” tutur Budi.
Namun, ia mengakui transisi menuju ekonomi hijau belum berjalan mulus. Salah satu kendala adalah belum adanya penetapan batas emisi di tingkat daerah.
“Tanpa kejelasan plafon emisi, mekanisme pasar karbon belum bisa berjalan optimal meski infrastruktur dan regulasi sudah ada,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan itu, Pemprov Kaltim bersama BI, akademisi, pelaku usaha, dan konsultan internasional GIZ Jerman kini menyusun peta jalan transformasi ekonomi hijau.
Melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD), tim transisi ekonomi ini tengah merumuskan indikator kinerja bersama agar implementasi kebijakan lebih terukur.
“Yang ingin kita bangun bukan sekadar rencana, tapi kesepahaman lintas pihak tentang masa depan ekonomi Kaltim. Karena tanpa kolaborasi, transformasi hanya akan berhenti di atas kertas,” tutupnya.
Editor: Erwin