Kepala KPw BI Kalimantan Timur, Budi Widhihartanto, menilai suntikan dana jumbo tersebut bisa jadi momentum perbankan untuk lebih inovatif dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi.
Dengan tambahan likuiditas, biaya dana (cost of fund) diharapkan semakin ringan sehingga ruang gerak bank memperluas pembiayaan makin terbuka.
“Dengan injeksi likuiditas, peluang perbankan untuk menyalurkan kredit lebih kompetitif ke sektor riil semakin besar. Namun, prinsip kepatuhan dan tata kelola tetap wajib dijaga agar risiko sistem keuangan tidak mengemuka,” tegas Budi.
Ia mengingatkan, peran forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi penting. Melalui koordinasi bersama Kemenkeu, OJK, dan LPS, Bank Indonesia memastikan dampak tambahan likuiditas bisa terkendali serta sejalan dengan stabilitas sistem keuangan nasional.
Lebih jauh, Budi menyebut BI sudah lebih dulu menyiapkan bauran kebijakan yang memberi ruang bagi bank untuk berinovasi. Sejak September 2024, BI-Rate turun 125 basis poin menjadi 4,75 persen, level terendah sejak 2022. Stabilitas Rupiah terus diperkuat lewat intervensi di pasar off-shore maupun domestik, serta ekspansi likuiditas melalui penurunan instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun menjadi Rp716,62 triliun per 15 September 2025.
“Di sisi lain, BI juga mendorong kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang pro-pertumbuhan, lewat insentif likuiditas makroprudensial (KLM) hingga digitalisasi sistem pembayaran,” jelasnya.
Menurut Budi, kombinasi antara langkah Kemenkeu dan kebijakan BI ini akan memberi dorongan signifikan bagi dunia perbankan. Terlebih dengan bauran kebijakan ini menjadi katalis agar perbankan bisa lebih adaptif dan agresif dalam mendukung percepatan aktivitas ekonomi di sektor riil.
Editor: Erwin