MoU dan LoI ini berkaitan dengan pengembangan pesawat N219 produksi PTDI sebagai program prioritas nasional yang strategis untuk mendukung konektivitas nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil termasuk di Kaltara.
Provinsi Kaltara lebih berfokus pada pengembangan pesawat N219 menjadi versi amfibi, yang nantinya akan dirancang agar dapat mendarat di darat maupun di air sehingga dapat digunakan di wilayah perairan dan sungai di Kaltara.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, selaku Sekretaris KKIP dalam sambutannya menegaskan pentingnya pesawat N219 sebagai simbol kemandirian industri pertahanan nasional, sekaligus solusi strategis untuk meningkatkan konektivitas antarpulau di wilayah Indonesia.
“Pesawat N219 bukan hanya sebuah produk, tetapi merupakan simbol keberanian bangsa dalam menghadirkan solusi transportasi udara yang dapat menjangkau wilayah terpencil,” kata Wamenhan Donny.
Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan pesawat N219 yang merupakan hasil rekayasa dan manufaktur nasional, dirancang untuk menjawab tantangan konektivitas di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).
“Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk mengintegrasikan pesawat N219 dalam kebijakan pembangunan, layanan penerbangan perintis, dan tanggap darurat bencana guna memperkuat kehadiran negara di seluruh pelosok Nusantara,” ujarnya.
Sebagai informasi, pesawat N219 yang juga disebut N219 Nurtanio merupakan tonggak awal kebangkitan industri kedirgantaraan Indonesia. Pesawat ini merupakan hasil pengembangan bersama antara PTDI dan LAPAN, dan telah sukses melakukan penerbangan perdana pada 16 Agustus 2017.
Pesawat N219 adalah pesawat multiguna generasi baru yang dirancang untuk mengangkut 19 penumpang dengan penampang kabin terbesar di kelasnya. Pesawat ini mampu beroperasi di landasan pendek dan tidak beraspal, menjadikannya solusi transportasi yang efisien dan adaptif untuk berbagai misi, seperti layanan logistik, pengangkutan penumpang, evakuasi medis, hingga penugasan di daerah rawan bencana. (dkisp)
