“Ketika peserta mandiri menjadi tidak mampu maka bisa ditanggung oleh pemerintah daerah, namun ada proses yang harus dilalui, yakni dilaporkan ke RT,kelurahan dan Dinas Sosial. Dari sana dilaporkan ke pemerintah untuk diproses apakah jadi tangggungan pusat atau daerah,” jelasnya.
Dia menyebutkan peserta swasta lebih banyak dari Mandiri.“Kalau di Balikpapan banyak peserta mandiri. Diluar lainnya ada 209 ribu lebih, sedangkan peserta dari perusahaan atau swasta ada 236 ribu. Mandiri nomor dua. Kalau PBI APBN 90 ribu kalau PBI APBD 16 ribu,”bebernya.
Hal ini tidak lepas dari kota Balikpapan yang jauh lebih berkembang dibandigkan kota atau kabupaten lainya. “Disini kan banyak perusahaan swasta. Tapi komposisinya tidak selalu sama karena masing-masing daerah berbeda,” tandasnya.
Fakhriza mengakui untuk badan usaha mikro yang seharusnya tercatat sebagai peserta badan usaha, namun dalam prakteknya karyawan dimasukan dalam peserta mandiri. Mereka cendrung daftar sendiri, tapi itu tidak apa-apa, tetap kita kejar yang mikro. Misalnya toko kelontong itu karyawan satu atau dua tapi jumlahnya ribuan. Nah mereka ini daftarnya perserta mandiri,” jelasnya
Pemerintah pusat menetapkan awal 2019 mendatang, BPJS kesehatan harus mampu mengcover 95 persen dari jumlah penduduk.
“Balikpapan sendiri sudah mencapai angka 91 persen masih tersisa 4 persen. Mudah-mudahan ini bisa tercapai 95 persen. Memang kan penduduk tiap tahun bertambah jadi 2019 nanti pencapaian minimal 95 persen,” tukasnya. (din)
“Ketika peserta mandiri menjadi tidak mampu maka bisa ditanggung oleh pemerintah daerah, namun ada proses yang harus dilalui, yakni dilaporkan ke RT,kelurahan dan Dinas Sosial. Dari sana dilaporkan ke pemerintah untuk diproses apakah jadi tangggungan pusat atau daerah,” jelasnya.
Dia menyebutkan peserta swasta lebih banyak dari Mandiri.“Kalau di Balikpapan banyak peserta mandiri. Diluar lainnya ada 209 ribu lebih, sedangkan peserta dari perusahaan atau swasta ada 236 ribu. Mandiri nomor dua. Kalau PBI APBN 90 ribu kalau PBI APBD 16 ribu,”bebernya.
Hal ini tidak lepas dari kota Balikpapan yang jauh lebih berkembang dibandigkan kota atau kabupaten lainya. “Disini kan banyak perusahaan swasta. Tapi komposisinya tidak selalu sama karena masing-masing daerah berbeda,” tandasnya.
Fakhriza mengakui untuk badan usaha mikro yang seharusnya tercatat sebagai peserta badan usaha, namun dalam prakteknya karyawan dimasukan dalam peserta mandiri. Mereka cendrung daftar sendiri, tapi itu tidak apa-apa, tetap kita kejar yang mikro. Misalnya toko kelontong itu karyawan satu atau dua tapi jumlahnya ribuan. Nah mereka ini daftarnya perserta mandiri,” jelasnya
Pemerintah pusat menetapkan awal 2019 mendatang, BPJS kesehatan harus mampu mengcover 95 persen dari jumlah penduduk.
“Balikpapan sendiri sudah mencapai angka 91 persen masih tersisa 4 persen. Mudah-mudahan ini bisa tercapai 95 persen. Memang kan penduduk tiap tahun bertambah jadi 2019 nanti pencapaian minimal 95 persen,” tukasnya. (din)