Melalui sistem peringatan dini, katanya, jika dalam dua minggu terjadi tren kenaikan harga secara signifikan, maka bisa segera mengambil tindakan untuk mengintervensi harga pangan di pasar.
Akmal Malik menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengatasi inflasi dan ketahanan pangan di daerah. "Upaya pengendalian inflasi harus melibatkan semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga level desa dan berkolaborasi dengan lembaga sektor terkait," sebut Akmal.
Hal tersebut karena penyelesaian ketersediaan pangan dan regulasi yang berdampak tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten saja. "Kami membutuhkan kerja sama yang erat antara Bulog, distributor, dan agen-agen yang bertanggung jawab dalam distribusi kebutuhan pangan," ucap Akmal.
Akmal juga menyatakan pembukaan toko penyeimbang di Pasar Segiri Samarinda awal Maret lalu sebagai suatu terobosan untuk menjaga stabilitas harga pangan. "Selain Samarinda, kami juga segera menyiapkan toko penyeimbang di Kabupaten Berau dan Penajam Paser Utara," paparnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud menyampaikan harapan terhadap Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan di Kaltim. "Kami optimis gerakan ini dapat menyeimbangkan harga pangan dan memastikan ketersediaan stok, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat," kata legislator yang akrab disapa Hamas.
Dikemukakannya, langkah kolaborasi ini membantu memastikan bahwa harga beras dan pangan lainnya terjangkau bagi masyarakat. "Ketersediaan dan harga yang terjangkau adalah kunci, namun kita juga harus memikirkan kelanjutan pasokan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari," sebut Hamas.
Editor: Aspian Nur
